Suara.com - Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020), mulai kembali dibuka pascaribuan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa membubarkan diri.
Namun, akses jalan tak dibuka sepenuhnya, kendaraan hanya bisa melalui jalur Transjakarta.
Berdasarkan pantauan Suara.com akses jalan TransJakarta mulai dibuka kembali mulai sekira pukul 16.00 WIB.
Tak hanya bus TransJakarta, kendaraan pribadi roda empat hingga roda dua diperkenankan melintas ke arah Tomang.
Akses utama Jalan Gatot Subroto sendiri masih ditutup lantaran sejumlah demonstran mahasiswa masih melakukan unjuk rasa.
Para massa mahasiswa usai ribuan massa buruh yang menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan PHK massal membubarkan diri sekira pukul 15.00 WIB.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) masih melakukan pengalihan rute untuk Koridor 9 meski sebagian kalangan buruh yang berdemo di depan gedung DPR sudah membubarkan seusai perwakilannya melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco.
"Koridor 9: Pinang Ranti-Pluit masih mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Gedung DPR/MPR. Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC & Halte Slipi Petamburan," ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat TransJakarta Nadia Disposanjoyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2020).
Berdasarkan pantauan ANTARA, massa membubarkan diri pada pukul 12.43 WIB seusai Dasco menemui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan melakukan audiensi di atas mobil komando.
Baca Juga: Demo Omnibuslaw, Buruh Surabaya Letakkan Keranda Mayat depan Kantor DPRD
Meski Ketua Umum KSPI Said Iqbal sudah membubarkan massanya, namun masih banyak buruh yang berada di jalur TransJakarta dan Jalan Gatot Subroto yang ditutup sejak massa aksi berada di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI pada pukul 11.00 WIB.
Selain di Jakarta, demo juga dilakukan di 19 provinsi lain di Indonesia.
Demonstrasi itu dilakukan buruh yang tergabung dalam KSPI.
Presiden KSPI Said Iqbal menyamapaikan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19.
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi," kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta pada Senin.
Tag
Berita Terkait
-
Demo Tolak Omnibus Law, Massa Mahasiswa Bakar Ban Depan DPR
-
Ada Demo di Depan Gedung DPR, Ini Rute TransJakarta yang Ditutup Sementara
-
Gubes UGM Sebut Omnibus Law Bisa Tangani Krisis Pandemi COVID-19
-
Empat Pendemo Penolak RUU Omnibus Law di Makassar Jalani Proses Pidana
-
Aksi Corat-Coret Kawanan ABG saat Ikut Demo: Omnibusuk Law, DPR Mencret
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO