Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman mengingatkan agar kemenangan pada pilkada 2020 harus memiliki ruh integritas, militansi, dan soliditas.
Sohibul Iman menjelaskan pasangan calon, partai pengusung, dan tim sukses harus benar-benar menjaga integritas baik moral maupun konstitusional.
Mantan wakil ketua DPR RI menerangkan integritas moral artinya memiliki rasa tanggung jawab dengan melakukan program pemenangan yang tidak melanggar batas moral.
"Kedepankan akhlakul karimah. Saya minta semua tim pemenangan jangan pernah mengembangkan isu kampanye yang sifatnya permusuhan dengan pasangan lain. Kita jaga kerukunan sebagai bangsa. Ini kompetisi yang bukan bermakna zero-sum game, dimana yang menang memusnahkan yang kalah," kata Sohibul Iman dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com.
Kemudian, pasangan calon harus punya ruh integritas konstitusional dengan tetap menjalankan program pemenangan sesuai koridor peraturan yang berlaku dalam pilkada.
"Kita slogannya menang bermartabat, jika menang bermartabat akan penuh berkat," kata dia.
Sohibul juga mengingatkan agar setiap pasangan calon memiliki ruh militansi. Seluruh calon yang sudah sudah ditetapkan secara resmi harus memiliki militansi dalam kontestasi.
"Dan kader PKS secara militan harus memenangkan calon. Elemen pendukung paslon harus dibangkitkan ruh militansi untuk memenangkan kompetisi demokrasi ini," kata Sohibul.
Mantan rektor Universitas Paramadina juga mengingatkan ruh soliditas. Tidak ada gunanya memiliki ruh militansi jika masing-masing bekerja sendiri.
Baca Juga: Dukung Kakak di Pilbup Bateng, Begini Strategi Ketua Gerindra Babel
"Pasangan calon harus menjadi dirigen yang bisa membuat seluruh elemen harmonis dalam koalisi," kata dia.
Calon kepala daerah kampanye keberpihakan
Sohibul mengingatkan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PKS menempatkan keberpihakan sebagai ruh perjuangan.
Ia menyebut tujuan PKS untuk memenangkan pilkada adalah merealisasikan gagasan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang dipimpin di daerah masing-masing.
"Maka isu kampanye yang diketengahkan adalah isu yang terkait dengan keberpihakan atau afirmasi terhadap kehidupan masyarakat di daerah masing-masing," kata Sohibul.
Ia meminta gagasan keberpihan yang disampaikan ke publik harus jelas baik di sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan ataupun dari sisi harmoni sosial.
Berita Terkait
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum