PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung

Suara.com - Juru Bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menegaskan bahwa kedekatan personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memengaruhi sikap politik partainya, termasuk dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung.

Menurut Guntur, hubungan personal tidak bisa disamakan dengan sikap dan prinsip politik masing-masing partai.

“Kedekatan personal antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu tidak menyebabkan soal akan berubah sikap. Soal pribadi, soal personal, kita sama-sama dekat,” kata Guntur dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan bahwa baik Megawati maupun Prabowo, yang sama-sama menjabat sebagai ketua umum partai politik, memiliki kedaulatan dan prinsip politik masing-masing.

“Soal kedaulatan masing-masing partai politik, Pak Prabowo ketua umum partai politik, Ibu Megawati ketua umum partai politik, dan masing-masing berdaulat, masing-masing punya prinsip. Itu tidak saling menegasikan,” imbuhnya.

Guntur menegaskan PDIP memiliki sikap politik yang berdiri sendiri dan tidak ditentukan oleh relasi personal antarelite politik.

Ia kemudian menyinggung dinamika politik pasca-Pilpres, ketika muncul spekulasi bahwa PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan setelah pasangan yang diusungnya, Ganjar Pranowo–Mahfud MD, kalah dalam kontestasi pemilihan presiden.

“Kalau kita lihat sejak awal, ketika pilihan presiden Mas Ganjar–Prof Mahfud kalah, kemudian ada spekulasi PDIP Perjuangan akan masuk ke pemerintah. Sampai saat ini tidak terjadi,” kata Guntur.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya sikap politik yang tegas dari Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Baca Juga: Top Skor Sementara Proliga 2026 Putri Usai Seri Medan: Megawati Hangestri Tembus 10 Besar

“Artinya, ada sikap-sikap tegas yang dipilih oleh Ibu Megawati. Jadi politik penyeimbang,” ujarnya.

Guntur menambahkan, sikap tegas PDIP juga tercermin dalam sejumlah isu lain yang dinilai prinsipil dan tidak bisa ditawar.

“Misalnya kasus pilkada tidak langsung, atau penolakan kami terhadap Soeharto sebagai pahlawan. Itu sikap tegas yang tidak bisa ditawar, meskipun kemudian dituduh anti-rekonsiliasi,” pungkasnya.

Sikap tersebut menegaskan posisi PDIP yang tetap konsisten menolak wacana pilkada tidak langsung, meski sejumlah partai politik lain, termasuk Partai Gerindra, menyatakan dukungan terhadap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.