Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain melontarkan sindiran keras tentang biaya yang dikeluarkan pemerintah guna menyewa influencer.
Ustaz Tengku Zul lantas mengaitkannya dengan kinerja Kementerian Informatika hingga Humas Istana terkait masalah tersebut.
Tengku Zul protes keras begitu mengetahui ada indikasi pengeluaran uang negara hingga Rp. 90 miliar untuk membiayai influencer, atau yang ia sebut sebagai Buzzer.
"Untuk bayar Buzzers saja sampai 90 miliar. Belum lagi uang untuk biaya pelatihan Buzzers juga miliaran. Terus apa gunanya Kominfo, Humas, KSP, Staf Ahli dll?" sindir Tengku Zul.
Ia lantas menuliskan beragam asumsinya melalui Twitter tentang kinerja sejumlah institusi pemerintah tersebut.
"Apa mereka semua tidak bisa kerja? Atau memang mau bagi-bagi duit? Atau kinerja memang jeblok blok? Hanya Tuhan yang tahu," sambung ustaz berdara Melayu Deli tersebut.
Istana Sangkal Dana Rp 90 Miliar untuk Influencer
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran sebesar Rp 90,45 Miliar yang digunakan pemerintah untuk menggandeng Influencer kalam menyosialisasikan program-program ke masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan uang puluhan miliar itu merupakan anggaran bagian kehumasan.
Baca Juga: Roy Suryo: Ada Baiknya Influencer Piaraan Rezim Dikenali Agar Publik Tahu
Anggaran tersebut digunakan untuk iklan di media massa, membuat buku hingga influencer.
"Jadi Rp 90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan enggak semua (anggaran untuk) influencer," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Jumat (21/8/2020).
Donny menuturkan anggaran senilai Rp 90,45 Miliar tidak semua dialokasikan untuk influencer. Sebab tidak mungkin seluruh anggaran diberikan untuk influencer.
"Bahwa Rp 90 Miliar untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin Rp 90 Miliar diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa," ucap dia.
Sebelumnya, ICW menyebut pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk membayar jasa influencer. Hal itu ditemukan dari penelusuran ICW di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pengumpulan data dilakukan dari 14 Agustus hingga 18 Agustus 2020.
Berita Terkait
-
Roy Suryo: Ada Baiknya Influencer Piaraan Rezim Dikenali Agar Publik Tahu
-
Dosa Terbesar Buzzer dan Presiden, Fahri: Presiden Mana Maksudnya?
-
Kritik Istana, Roy Suryo: Inilah Kalau Sudah Mulai Kehilangan Akal Sehat
-
Jubir Presiden: Influencer Aktor Penting Demokrasi di Era Digital
-
Patut Ditiru! Influencer Thailand Justru Dukung Aksi Mahasiswa dan Rakyat
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional