Suara.com - Jumlah pasien yang terjangkit virus corona covid-19 di Jakarta selalu bertambah setiap harinya. Kebanyakan dari mereka dirawat di sejumlah Rumah Sakit (RS).
Menangani hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah jumlah RS rujukan penanaganan corona.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan pihaknya akan meminta RS yang sebelumnya tak menerima jadi menangani pasien corona. Menurutnya kebanyakan yang akan dilibatkan adalah RS swasta, mengingat kebanyakan RS pemerintah sudah menjadi rujukan.
"Poinnya adalah ada beberapa RS swasta yang sudah oke bergabung untuk jadi tambahan penerima covid," jelasnya.
Sejauh ini, kata Widyastuti, ada 67 RS yang menangani pasien corona. Dengan penambahan RS baru, maka kapasitas untuk menangani pasien corona akan bertambah.
"Dari 67 ada RSUD-nya, BUMN, vertikal, tni polri dan swasta. Nah ini RS swastanya bertambah," jelasnya.
Mesi demikian, Widyastuti tidak merincikan berapa jumlah RS baru yang akan menjadi rujukan. Namun ia menargetkan kapasitas RS akan berada di bawah angka 60 persen atau sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
"Tapi poinnya bahwa kita kejar, menjaga supaya di posisi BORnya di 60 persen atau di bawah 60 persen," pungkasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa kondisi rumah sakit di DKI Jakarta sudah mulai tidak ideal akibat peningkatan kasus covid-19 yang terjadi belakangan.
Baca Juga: Indonesia Terancam Resesi, Simak Cara Menghemat Uang saat Pandemi Covid-19
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan per 28 Agustus 2020 kemarin tercatat 69 persen tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan se DKI sudah penuh, padahal idealnya adalah 60-80 persen.
"Kalau kita lihat kondisinya pada saat ini angka keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi adalah 69 persen, sedangkan angka keterpakaian tempat tidur di ICU yaitu 77 persen. Kondisi ini kondisi yang tidak ideal," kata Wiku dalam jumpa pers dari Kantor BNPB, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Wiku menyebut pemerintah sedang mendorong untuk menurunkan angka keterpakaian tempat tidur sampai di bawah 60 persen sehingga beban untuk tenaga kesehatan di rumah sakit bisa berkurang.
"Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan RSD Wisma atlet untuk menangani pasien dengan gejala sedang dan ringan untuk bisa dipindahkan ke RSD Wisma atlet dari rumah sakit rujukan covid yang ada di DKI," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya