Suara.com - Kapasitas Rumah Sakit (RS) yang membludak dikhawatirkan akan penanganan virus Corona (Covid-19) di Jakarta.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan penambahan kapasitas tempat tidur atau bed khusus pasien Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan pihaknya akan mengubah bed pasien biasa menjadi khusus pasien Covid-19. Pengalihan ini akan dilakukan terhadap bed isolasi maupun Intensive Care Unit (ICU).
"Jadi mengalihkan sebagian bed yang belum Covid menjadi Covid dan menambah," ujar Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Kebijakan ini nantinya akan dilakukan tidak hanya di RS yang dikelola pemerintah. Ia akan berkoordinasi dengan RS swasta hingga milik BUMN untuk menambah bed khusus Covid-19.
"Baik RS vertikal, RS TNI Polri, RSUD dan RS BUMN bersama-bersama bahu membahu, termasuk RS swasta. Hasil rapat tadi memang sepakat bahwa beberapa RS terpilih siap untuk menambah kapasitas bed," jelasnya.
Selain mengalihkan bed, Widyastuti juga menyebut akan dilakukan penambahan kapasitas di RS. Salah satunya seperti di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat yang memiliki bangunan belum terpakai.
"RSUD Cengkareng itu memang ada bangunan baru yang ada beberapa ruang yang belum dipakai sehingga itu kita tambah sarananya supaya bisa dimanfaatkan untuk tambahan covid-19," tuturnya.
Ia tidak merincikan berapa jumlah penambahan bed melalui kebijakan ini. Namun ia menargetkan kapasitas RS akan berada di bawah angka 60 persen atau sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Baca Juga: Antusias Warga Menanti Wajah Baru Kampung Akuarium
"Tapi poinnya bahwa kita kejar, menjaga supaya di posisi BORnya di 60 persen atau di bawah 60 persen," pungkasnya.
Tak Ideal
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa kondisi rumah sakit di DKI Jakarta sudah mulai tidak ideal akibat peningkatan kasus covid-19 yang terjadi belakangan.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan per 28 Agustus 2020 kemarin tercatat 69 persen tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan se DKI sudah penuh, padahal idealnya adalah 60-80 persen.
"Kalau kita lihat kondisinya pada saat ini angka keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi adalah 69 persen, sedangkan angka keterpakaian tempat tidur di ICU yaitu 77 persen. Kondisi ini kondisi yang tidak ideal," kata Wiku dalam jumpa pers dari Kantor BNPB, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Wiku menyebut pemerintah sedang mendorong untuk menurunkan angka keterpakaian tempat tidur sampai di bawah 60 persen sehingga beban untuk tenaga kesehatan di rumah sakit bisa berkurang.
Berita Terkait
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri