Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menduga ada tindak pidana korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar) milik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan.
Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Komisi A August Hamonangan mengatakan dugaan ini muncul setelah pihaknya menemukan selisih harga yang signifikan pada harga di tempat lain dengan robot damkar pembelian DKI.
Ia menyebut mendapati informasi harga asli robot jenis LUF60 yang didatangkan dari Austria itu adalah Rp 4,4 miliar. Harga ini, kata August, diketahui saat sedang dipasarkan di Singapura
Sementara robot damkar yang dibeli Dinas Gulkarmat DKI dengan jenis sama didatangkan dengan dana Rp 8 miliar.
"Tim ahli kami (menemukan) di Singapura itu harga Rp 4,4," ujar August kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Tak hanya tipe, bahkan kelengkapan yang didapatkan dengan harga selisih hampir Rp 4 miliar itu juga sama. Sesuai Kepala Dinas Gulkarmat, robot yang dipasarkan di Singapura itu juga disertai mobil pengangkut, sama seperti yang diboyong DKI tapi dengan selisih harga hampir Rp 4 miliar.
Karena itu, ia menduga ada permainan anggaran berupa menaikan harga dalam pengadaan robot damkar. Karena itu, ia meminta agar KPK memeriksanya.
"Harga Rp 4,4 miliar sudah termasuk (mobil pengakut robot). Kami meminta supaya ada transparansi, bila perlu kami minta KPK memasuki wilayah pelelangan Damkar itu," tuturnya.
Selain itu, August juga menilai pengadaan robot damkar tak terlalu mendesak di situasi sekarang. Menurutnya banyak faktor yang seharusnya menjadi fokus pembenahan dalam penanganan kebakaran di DKI.
Baca Juga: Janji Rahayu Saraswati Saat Gowes Bareng Giring ke Lokasi Deklarasi PSI
"Menurut kami belum waktunya, belum tepat guna, belum tepat sasaran. Belum tepat guna artinya kami melihat masih banyak tugas Dinas Gulkarmat adalah terkait dengan penyediaan air hydrant dan juga quick respond lebih ditingkatkan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Janji Rahayu Saraswati Saat Gowes Bareng Giring ke Lokasi Deklarasi PSI
-
Ya Ampun, Pengadaan Barang untuk Covid-19 di Banten Banyak Dikorupsi
-
Inspektorat Audit Dana Penanganan COVID-19 Rp7,2 Milyar di Banten
-
Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Covid-19 Terus Meningkat di Banten
-
Penampakan Jaksa Pinangki Berompi Tahanan dengan Tangan Terborgol
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
Terkini
-
Horor Cesium-137 Cikande: Radiasi 875.000 Kali Normal, Pemerintah Stop Impor Besi Tua
-
PAN Dukung Pembangunan Kembali Ponpes Al Khoziny, tapi Desak Audit Menyeluruh Dulu
-
Pansel Pemilihan Dewas dan Direksi BPJS Telah Dibentuk, Pemerintah Jamin Proses Seleksi Transparan
-
Integrasikan Transum di Dukuh Atas, Pramono Targetkan Jakarta Punya 'Cincin Donat' Tahun 2026
-
Minim Penerangan, Ragunan Janji Evaluasi Wisata Malam Tanpa Ganggu Satwa
-
Malam Perdana, Night at Ragunan Zoo Diserbu 3.713 Pengunjung: Kebanyakan Datang untuk Piknik
-
Polda Metro Jaya Mangkir, Sidang Praperadilan Aktivis Khariq Anhar Ditunda
-
Di Balik Janji Hijau, Dunia Didesak Bersihkan Tata Kelola Tambang
-
Survei Kepuasan Tinggi, Profesor LIPI Soroti Geng Solo dan Menteri 'Nilai Merah' di Kabinet Prabowo
-
Polisi Ungkap Alasan Tak Mau Gegabah Usut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Keluarga Korban Jadi Prioritas