Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta menduga ada tindak pidana korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar) milik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan.
Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Komisi A August Hamonangan mengatakan dugaan ini muncul setelah pihaknya menemukan selisih harga yang signifikan pada harga di tempat lain dengan robot damkar pembelian DKI.
Ia menyebut mendapati informasi harga asli robot jenis LUF60 yang didatangkan dari Austria itu adalah Rp 4,4 miliar. Harga ini, kata August, diketahui saat sedang dipasarkan di Singapura
Sementara robot damkar yang dibeli Dinas Gulkarmat DKI dengan jenis sama didatangkan dengan dana Rp 8 miliar.
"Tim ahli kami (menemukan) di Singapura itu harga Rp 4,4," ujar August kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Tak hanya tipe, bahkan kelengkapan yang didapatkan dengan harga selisih hampir Rp 4 miliar itu juga sama. Sesuai Kepala Dinas Gulkarmat, robot yang dipasarkan di Singapura itu juga disertai mobil pengangkut, sama seperti yang diboyong DKI tapi dengan selisih harga hampir Rp 4 miliar.
Karena itu, ia menduga ada permainan anggaran berupa menaikan harga dalam pengadaan robot damkar. Karena itu, ia meminta agar KPK memeriksanya.
"Harga Rp 4,4 miliar sudah termasuk (mobil pengakut robot). Kami meminta supaya ada transparansi, bila perlu kami minta KPK memasuki wilayah pelelangan Damkar itu," tuturnya.
Selain itu, August juga menilai pengadaan robot damkar tak terlalu mendesak di situasi sekarang. Menurutnya banyak faktor yang seharusnya menjadi fokus pembenahan dalam penanganan kebakaran di DKI.
Baca Juga: Janji Rahayu Saraswati Saat Gowes Bareng Giring ke Lokasi Deklarasi PSI
"Menurut kami belum waktunya, belum tepat guna, belum tepat sasaran. Belum tepat guna artinya kami melihat masih banyak tugas Dinas Gulkarmat adalah terkait dengan penyediaan air hydrant dan juga quick respond lebih ditingkatkan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Janji Rahayu Saraswati Saat Gowes Bareng Giring ke Lokasi Deklarasi PSI
-
Ya Ampun, Pengadaan Barang untuk Covid-19 di Banten Banyak Dikorupsi
-
Inspektorat Audit Dana Penanganan COVID-19 Rp7,2 Milyar di Banten
-
Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Covid-19 Terus Meningkat di Banten
-
Penampakan Jaksa Pinangki Berompi Tahanan dengan Tangan Terborgol
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Duka Banjir Cilincing, Pramono Anung Janji Beri Bantuan Usai 3 Warga Tewas Tersengat Listrik
-
Menkes Budi: Cowok Perokok Red Flag, Perempuan Bakal Tanggung Risiko Kanker
-
47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jakarta Hari Ini
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang