Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kepada sejumlah daerah yang telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) demi mendorong pertumbuhan ekonomi saat pandemi Covid-19.
Tetapi, ia juga mempertanyakan beberapa daerah yang serapan anggarannya masih rendah.
Tito mendapati ada lima provinsi yang realisasi belanja APBD-nya di atas rata-rata nasional pada tiga minggu yang lalu. Jumlah daerahnya pun semakin meningkat hingga 12 provinsi yang sudah berada di atas rata-rata nasional.
Akan tetapi, ia masih menemukan daerah yang realisasi anggarannya masih rendah atau di bawah 30 persen hingga akhir Agustus.
Daerah yang dimaksud ialah Papua, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat.
"Mari kita sama-sama, jajaran inspektorat jangan diam, bergerak lihat ada apa, what's wrong with you? Ada apa dengan anda, sehingga kok anggarannya jadi rendah," kata Tito dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional melalui video konferensi, Kamis (3/9/2020).
Mantan Kapolri tersebut meminta inspektur di daerah masing-masing untuk memperhatikan betul sumber masalah sehingga belanja anggaran tidak direalisasikan denhan baik. Kalau misalkan belanja anggaran tidak dilakukan secara proporsional hingga Agustus, artinya uang tidak beredar di masyarakat.
Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan upaya pemerintah membangkitkan perekonomian di tengah pandemi.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengungkapkan ada beberapa pemerintah daerah yang menyimpan dananya di bank untuk diambil bunganya. Ia mengingatkan kalau cara seperti itu justru akan menjadi masalah di kemudian hari.
Baca Juga: Undang Kerumunan Massa Saat Deklarasi, Mendagri Tegur Bupati Wakatobi
"Adanya beberapa daerah pemerintah daerah yang menyimpan dananya di bank, jadi bukan dibelanjakan, di bank, dan mengambil bunganya. Ini uangnya enggak akan beredar, ya mungkin beredarnya nanti dipinjamkan kepada pihak tertentu apalagi kalau mendapat fee, itu problem kasus itu," ujarnya.
Atas temuan-temuannya tersebut, Tito meminta agar belanja anggaran pemerintahan daerah harus digenjot. Apalagi saat ini sudah memasuki September yang menjadi bulan penting untuk menentukan status perekonomian negara.
Berita Terkait
-
Undang Kerumunan Massa Saat Deklarasi, Mendagri Tegur Bupati Wakatobi
-
Jokowi Soroti Minimnya Serapan Belanja APBD di Banyak Daerah
-
Langgar Protokol Covid-19, Mendagri Semprot Bupati Muna dan Mubar
-
Stafsus Sebut Menteri Tito Ke Singapura Bahas Penanggulangan Covid
-
Hanya 2 Hari, Mahfud MD Jadi Mendagri Ad Interim Gantikan Tito Karnavian
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi