Suara.com - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengharapkan Sumatera Barat benar-benar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila menggelinding menjadi isu panas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtara Mardani Ali Sera meminta jangan "buruk rupa, cermin dibelah." Artinya, membelah cermin dan menuduh segala keburukan berasal dari orang lain.
"Bercermin. Kalau tidak terpilih maka tingkatkan pelayanan dan lebihpeduli pada wong cilik. Itu kuncinya. Mari berkompetisi secara sehat saja tanpa harus menyalahkan apalagi saling tuduh," kata Mardani melalui akun Twitter.
Pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu tadinya disampaikan ketika mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang diusung PDI Perjuangan, yaitu Mulyadi dan Ali Mukhni.
Pernyataan itu oleh sebagian kalangan dimaknai jika calon PDI Perjuangan kalah di Sumatera Barat, provinsi tersebut tidak mendukung negara Pancasila.
Mardani menekankan selama ini PKS tak pernah iri hati ketika PDI Perjuangan menang di daerah-daerah lain (selain Sumatera Barat). Menurut Mardani, PKS tak menuduh macam-macam terhadap daerah tersebut.
"Kami memilih memperbaiki pelayanan ketimbang menuduh. Pemilu bukan tentang iri hati. Jika tidak terpilih, maka yang salah bukan masyarakat, tapi partai yang ikut kompetisi," kata Mardani.
Sedangkan politikus PKS Hidayat Nur Wahid menekankan sejarah Sumatera Barat yang sejak dulu mendukung Pancasila. Dia menyebutkan tokoh-tokoh nasional di balik perumuhan Pancasila yang berasal dari Sumatera Barat.
"#JAS MERAH! Sumatera Barat erat dengan Pancasila. Banyak tokoh dari yang sekarang disebut Provinsi Sumatera Barat, terlibat langsung rumuskan dan akui Pancasila, ada yang di BPUPK, Panitia Sembilan, dan finalnya pada 18 Agustus 1945 di PPKI, Pancasila yang sejati dan bukan Trisila maupun Ekasila. Beliau-Beliau adalah: Drs. M. Hatta, H. Agus Salim, dan Mr. M. Yamin.
Baca Juga: Pemuda Minang Akan Laporkan Puan Maharani, Hasto Bilang Begini
Akan dipolisikan
Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang berencana melaporkan Puan yang juga ketua DPR ke Badan Reserse dan Kriminal Polri, hari ini, karena telah membuat pernyataan yang menyinggung perasaan masyarakat Minang.
"Statement dari ibu yang merasa terhormat itu Puan Maharani sungguh mengganggu kami putra asli Sumatera Barat dan menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia, rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani," kata David dalam laporan reporter Suara.com.
David mengatakan orang Minang sejak dulu sudah Pancasilais. Dia tersinggung kalau ada yang meragukan hal itu.
"Jangan ragukan Pancasila kepada masyarakat Sumatera Barat, kurang bukti apa masyarakat sumbar dalam ikut merebut kemerdekaan Republik Indonesia, jangan sampai pejuang proklamasi menangis dengan ujaran itu," ujarnya.
Maksud pernyataan Puan
Berita Terkait
-
Ketika Pancasila Tak Lagi Dihafal, Tapi Dialami di Kelas
-
PDIP Jabar Siapkan Relawan Kesehatan Desa, Hasto Kristiyanto: Kemanusiaan di Atas Politik Elektoral
-
Hasto Kristiyanto: Satyam Eva Jayate Adalah Benteng Moral PDIP Tegakkan Kebenaran
-
Klinik Waluya Sejati Abadi Sukabumi Resmi Beroperasi Kembali di HUT PDIP ke-53
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan