Suara.com - Usai Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani singgung masyarakat Sumatera Barat soal Pancasila, perdebatan publik pun kian memanas.
Polemik bermula ketika Puan Maharani berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.
Sontak, banyak pihak yang menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sebuah penilaian Puan yang menganggap bahwa Provinsi Sumatera Barat tidak pancasilais.
Terkait masalah ini, Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade terlibat debat panas dengan Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera dalam sebuah acara talk show di TV One.
Bersitegangnya kedua politikus tersebut diunggah di channel YouTube Talk Show tvOne, Kamis (03/09/2020) dengan durasi 12 menit lebih 19 detik.
"Mbak Puan hanya mengingatkan dan menguatkan kembali bahwa Pancasila sebagai produk orang-orang Sumatera Barat untuk tetap konsisten menjaga produk itu," ujar Kapitra.
Kapitra melihat, pernyataan Puan terkait Pancasila di Sumatera Barat adalah sebagai harapan agar masyarakat di sana tetap konsisten dengan ideologi yang mereka juga ikut merumuskannya.
Namun di sisi lain, Andre Rosiade yang juga anggota DPR asli Sumatera Barat menyangkal pendapat Kapitra.
Menurut Andre, dengan tegas ia yakin kalau Puan Maharani tidak bermaksud menyinggung masyarakat Sumatera Barat.
Baca Juga: Puan Singgung Minang, Fadli Zon: Mungkin Slip of the Tongue
Hanya saja, ia lebih mengkritisi politikus PDI Perjuangan lainnya (termasuk Kapitra) yang merasa "sok tahu" dengan masyarakat Sumatera Barat.
"Tunjuk hidung saja Bang Kapitra," sergah Andre tidak terima dengan perkataan Kapitra.
"Saya mengkritisi politikus PDI Perjuangan lainnya, yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu," sambungnya.
Perdebatan pun semakin menegang lantaran Andre yang sedang berbicara dipotong oleh Kapitra tanpa dipersilakan untuk berbicara.
"Bang Kapitra gantian! yang dibutuhkan bangsa ini persatuan, kita harus mencari titik temu bangsa ini agar bisa keluar dari krisis," kata Andre lagi.
Andre menambahkan, pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengatasi krisis sehingga kita tidak perlu menambahkan masalah-masalah yang tidak perlu.
Berita Terkait
-
Tradisi Hoyak Tabuik 2026 Kembali Meriahkan Pantai Gandoriah Pariaman
-
Kemegahan Budaya Ranah Minang Tersaji di Festival Minangkabau 2026
-
Sumatera Barat Masuk Peta Besar Pengembangan Jaringan Kereta Sumatra
-
Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi
-
Pendangkalan Sungai Hambat Aktivitas Nelayan di Padang
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis