Suara.com - Harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila yang terlontar dari Puan Maharani menuai protes keras dalam dua hari terakhir dan kini berkembang menjadi bola liar.
Berbagai analisis terhadap pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu dilontarkan sejumlah kalangan. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2 bahkan ikut memaparkan analisisnya.
"1. Minang anti Pancasila. 2. Minang jangan mimpi jadi Presiden karena mereka labeli tidak Pancasilais. 3. Bro Fadli Zon harapanmu jadi Presiden sudah ditutup. Mereka kandangkan Minang sebagai parasit negara seperti yang dilakukan Hitler pada Jahudi. Kejam! Kekerasan verbal," kata Natalius Pigai.
Ketika isu itu masih baru mengemuka, beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir bahwa hanya kalangan yang tidak membaca dan memahami sejarah bangsa Indonesia yang masih meragukan masyarakat Sumatera Barat mendukung Pancasila.
Politikus asal Minang itu menyebutkan tiga tokoh nasional dari Minang yang ikut merumuskan Pancasila dan konstitusi.
"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan H. Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator," kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Fadli menekankan protes yang muncul dari masyarakat Minang dan sejumlah tokoh terhadap pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menggoreng isu.
"Ini bukan menggoreng ya, saya kira dari diksinya saja sudah jelas ada semacam keraguan. Ini mungkin slip of the tongue, ada salah ucap atau salah bicara. Kalau salah ucap mudah saja, tinggal diralat atau kalau lebih jauh minta maaf," kata Fadli Zon dikutip Suara.com dari tayangan Kabar Petang TV One, Jumat (4/9/2020).
Menurut Fadli, jika Puan tidak meralat atau meminta maaf dan memilih tetap mempertahankan argumentasinya justru akan merugikan diri sendiri secara politik.
Baca Juga: Ini Dampak Serius Ucapan Puan Jika Digoreng Terus Sama Lawan Politiknya
"Tapi kalau mau mempertahankan argumentasi ini, saya kira akan merugikan diri sendiri karena orang Minang dikenal cukup kritis, egaliter, tidak feodal. Kalau salah ya pasti dikoreksi," ujar Fadli Zon.
"Justru pernyataan seperti ini yang memicu perpecahbelahan, bukan komentar setelah itu. 'Sumatera Barat mudah-mudahan semoga menjadi provensi yang memang mendukung negara Pancasila' itu jelas sekali saya kira kalau diberikan ke pelajaran Bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Apakah itu artinya ada keraguan atau apa?" Fadli bertanya-tanya.
Belajar dari polemik yang muncul, Fadli menyarankan kepada elite politik agar lebih sensitif mengangkat isu.
"Jangan beretorika dengan hal-hal ideologis seperti ini yang dipersoalkan, karena ini yang menurut saya akan memecah belah seperti ini. Masalah ideologi ini sudah selesai, masalah Pancasila itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Itu sudah selesai," kata Fadli.
"Jangan beretorika dengan hal-hal ideologis seperti ini yang dipersoalkan, karena ini yang menurut saya akan memecah belah seperti ini. Masalah ideologi ini sudah selesai, masalah Pancasila itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Itu sudah selesai," kata Fadli.
Dampak ke PDI Perjuangan
Berita Terkait
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
RM Cempaka Sari: Oase Kuliner Minang di Jambi yang Menjaga Keaslian Resep Turun-Temurun
-
Sumatera Barat Masuk Peta Besar Pengembangan Jaringan Kereta Sumatra
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT