Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi ikut bersuara atas ramainya kasus pelecehan seksual di kalangan politisi. Teddy Gusnaidi menyampaikan tanggapannya melalui akun Twitter pribadinya @TeddyGusnaidi.
Menurut Teddy, apabila di sebuah partai terdapat orang sakit jiwa dan maniak, maka orang tersebut harus disingkirkan.
"Ya misalnya ada orang sakit jiwa dan maniak di dalam partai, harus disingkirkan," tulis Teddy seperti yang dikutip Suara.com, Minggu (6/9/2020).
"Karena bisa jadi istri ketua umum dan istri-istri pejabat lain dalam partai menjadi korban pelecehan seksual," sambungnya.
Lebih lanjut lagi, Teddy mengatakan bahwa penuturannya di awal tersebut tidak berlaku apabila sebuah partai politik mendukung dan membiarkan adanya pelecehan seksual.
"Kecuali partai itu mendukung dan membiarkan adanya pelecehan seksual," ujar Teddy.
Sebelumnya, Teddy Gusnaidi juga memberikan argumennya melalui cuitan terkait orang-orang sakit jiwa dan maniak dalam hal seks.
Menurut penuturannya, orang-orang yang sakit jiwa dan maniak tersebut tanpa sadar akan menunjukkan nafsu seks mereka ke muka umum.
"Orang-orang sakit jiwa dan maniak, tanpa sadar akan menunjukkan nafsu sex mereka ke publik. Mereka ejakulasi ketika mengetahui orang yang mereka lecehkan tersinggung," tutur Dewan Pakar PKPI ini.
Baca Juga: Rahayu Saraswati ke Said Didu: Tak Ada Toleransi Atas Pelecehan Seksual
Ia pun berharap agar mereka dijauhkan dari lingkungan. Sebab ketika korban semakin resah, mereka yang disebut sakit jiwa dan maniak tersebut akan semakin puas.
"Ketika mengetahui ada maniak sex dilingkungan kita baik di lingkungan kantor, partai, maupun perkumpulan, harus dijauhkan karena lingkungannya menjadi surga baginya, orang-orang disekelilingnya menjadi korban. Dia bisa nekat demi bisa menyalurkan nafsunya. Hati-hati," ungkap Teddy Gusnaidi.
Cuitan Teddy Gusnaidi terkait kasus pelecehan seksual tersebut mendapat berbagai reaksi dan komentar dari warganet.
Menurut sejumlah warganet, adanya kasus pelecehan ini adalah kesalahan dari individunya, bukan partai yang menaunginya.
"Menurut gue bukan masalah partai kok. Ini lebih ke individunya saja. Kalau pun individu tersebut bagian dari partai, maka seharusnya partai tersebut menindak tegas oknum kadernya," balas @sammyhsu.
Saat ditanya warganet soal bagaimana PKPI, Teddy Gusnaidi menyatakan bahwa partainya tidak demikian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
Terkini
-
Bikin Pedagang Ketakutan, Fakta di Balik Maraknya Tawuran di Kalimalang Jaktim Terbongkar!
-
Dipolisikan Pengusaha Gegara Ngutang di Pilkada, Wawali Blitar: Sudah Selesai, Salah Paham Saja
-
Wanti-wanti Pejabat PKS di Pemerintahan Prabowo, Begini Pesan Almuzzammil Yusuf
-
Dishub DKI Pastikan Tarif Transjakarta Belum Naik, Masih Tunggu Persetujuan Gubernur dan DPRD
-
Jakarta Jadi Tuan Rumah POPNAS dan PEPARPENAS 2025, Atlet Dapat Transportasi dan Wisata Gratis
-
Cuaca Jakarta Hari Ini Menurut BMKG: Waspada Hujan Sepanjang Hari Hingga Malam
-
Sopir Angkot Cegat Mikrotrans JAK41 di Velodrome, Dishub DKI Janji Evaluasi Rute
-
Ratusan Warga Prasejahtera di Banten Sambut Bahagia Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
Hasto PDIP: Ibu Megawati Lebih Pilih Bendungan dan Pupuk Daripada Kereta Cepat Whoosh
-
Putri Zulkifli Hasan Sambut Putusan MK: Saatnya Suara Perempuan Lebih Kuat di Pimpinan DPR