Beda dengan Polri, KPK Tak Mau Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada 2020

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menunda proses hukum terhadap seluruh perkara yang melibatkan para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020.

"KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/9/2020).

Ali mengatakan, KPK meyakini bahwa proses hukum tidak akan mempengaruhi proses politik para calon kepala daerah di Pilkada 2020. Pasalnya, proses hukum dijalankan KPK dengan ketat.

"Syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku," ungkapnya.

Di sisi lain, Ali meminta kepada masyarakat agar selektif dalam menentukan pilihan calon kepala daerah.

"Beberapa program pencegahan terkait Pilkada sudah disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih," tandasnya.

Beda dengan Polri

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengintruksikan jajarannya untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus pidana. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga netralitas anggota saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Instruksi tersebut disampaikan Idham dalam surat telegram rahasia (TR) Nomor: ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Baca Juga: Belum Kampanye, 51 Peserta Pilkada 2020 Sudah Langgar Protokol Covid-19

Dalam surat tersebut diatur terkait netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari conflict of interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Sehingga, seluruh jajaran Polri pun diminta untuk tidak melakukan pemanggilan ataupun upaya hukum lain yang dapat mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada.

Adapun, proses hukum yang menjerat calon kepala daerah akan dilanjutkan kembali usai kontestasi Pilkada 2020 usai.