Suara.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun, membuat sebuah video di channel YouTube-nya dengan membahas satu isu terkini yang masih hangat diperbincangkan.
Dalam video berdurasi 15 menit lebih 19 detik itu, Refly membahas soal pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid lewat orang-orang yang goodlooking.
Statement Fachrul Razi itu pun dengan cepat mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak salah satunya mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Bahkan, kritikam Gatot itu pula yang menjadi judul video ulas berita ala Refly Harun.
"GATOT NURMANTYO: TANGKAP SAYA, SAYALAH YANG MAKAR!!" demikian judul video Refly Harun, Rabu (08/09/2020).
Menurut Refly, perseteruan antara Fachrul Razi dan Gatot Nurmantyo tersebut layak untuk dibahas dan diulas lebih jauh.
Sebab, Menteri Agama yang membahas radikalisme tersebut baginya tidak produktif dan membuang-buang waktu.
"Pernyataan Menag soal goodlooking, radikalisme dan hafiz, itu tidak produktif. It's all about politik, soal persaingan, soal kekuasaan," katanya.
Bagi Refly yang satu gerbong dengan Gatot dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang jauh lebih berbahaya daripada radikalisme adalah persoalan korupsi.
Baca Juga: Para Ahli Sebut Jiwasraya Ambruk Karena JS Saving Plan
"Kenapa radikalisme yang selalu dijual? Seolah-olah radikalisme jauh lebih berbahaya daripada korupsi," imbuhnya.
Di videonya itu, Refly menunjukkan sebuah data dari ICW tentang korupsi yang sangat merugikan negara.
Ratusan kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK dengan kerugian negara mencapai Rp8,4 triliun.
Dalam kaitannya dengan kritikan, lanjut Refly, pemerintah seharusnya tidak boleh menganggap kritikan sebagai bentuk radikalisme.
"Saya bisa saja dianggap radikal karena selalu mengkritik pemerintah, padahal bukan pemerintahannya yang dikritik tapi perilaku buruknya," tambah Refly lagi.
Sosok kelahiran Palembang ini pun menegaskan bahwa posisi Gatot sebagai seorang panglima TNI membuatnya aman melontarkan pernyataan keras.
Tag
Berita Terkait
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar
-
Profil Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU: Adik Jusuf Kalla, Pionir Bioskop Digital-Mobil Listrik
-
Halim Kalla Adik JK Tersangka Proyek 'Hantu' PLTU Mempawah, Modus Licik Atur Lelang Terbongkar
-
Bukan Hasil Korupsi, KPK Akui Alphard yang Disita dari Noel Ternyata Mobil Sewaan Kantor
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan