Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan berbagai kejanggalan dalam refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 oleh sejumlah Pemerintah Daerah.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengungkapkan sejumlah Pemerintah Daerah atau Pemda melakukan perubahan alokasi anggaran yang cukup tinggi meski imbas pandemi Covid-19 di wilayahnya kecil. Pemda yang melakukan refocusing anggaran tinggi tersebut rata-rata Kepala Daerahnya maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020.
"Karena kami menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk diakal, korban Covid-nya sedikit tetapi refocusingnya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga," kata Lili dalam konferensi pers melalui Channel Youtube KPK, Rabu (9/9/2020).
Meski begitu, Lili enggan menyebutkan daftar Kepala Daerah yang melakukan refocusing anggaran tinggi untuk corona tersebut. Rata-rata Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
"Kami tidak bisa sebut Kabupatennya, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim," ujar Lili.
Terkait hal itu, KPK telah menegur langsung Kepala Daerah yang melakukan refokusing anggaran tinggi agar kembali menyesuaikan anggaran. Hal itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Kami sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan. Karena kami tidak ingin ini mengarah pada pidana, lebih bagus dicegah," tuturnya.
Oleh karena itu, Lili mengharapkan sejumlah stakeholder seperti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksaaan Keuangan Pembangunan (BPKP) terus mendampingi agar setiap daerah tidak melakukan refocusing anggaran yang tidak jelas.
"Karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan. Jadi kami ingatkan Kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pemdampingan," pungkasnya.
Baca Juga: Pasien Covid-19 Daerah Tak Harus Dirawat di Pekanbaru
Berita Terkait
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet