Suara.com - Fahri Hamzah, Politisi Partai Gelora melempar kritik kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kritik yang dilayangkannya tersebut terkait dengan tayangan televisi yang dirasa kurang muatan edukasi. Menurutnya, acara televisi Indonesia terlalu berkutat pada tayangan yang sadis, sedih, lucu, dan joget saja. Berbeda dengan televisi negara maju yang sarat akan nilai pendidikan.
"Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau tidak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih," tutur Fahri lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9/2020).
"Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada corona! @kemkominfo @jokowi," sambung Fahri.
Lebih lanjut lagi, Fahri Hamzah merasa ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Menurutnya, semua izin frekuensi mestinya diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar gaungan revolusi mental tetap bisa dijalankan.
"Mubazir saja medium 'public education' kita. Negara adalah penyelenggara pendidikan rakyat. Dan semua izin frekuensi diberikan 'untuk mencerdaskan kehidupan bangsa'. Jadi di negara demokrasi 'revolusi mental' tetap bisa dijalankan. Apalagi di masa pandemi dan krisis ekonomi," tuturnya.
Politikus Partai Gelora ini kemudian menyatakan masalah yang tengah dihadapi yakni pikiran dan ide dari pihak-pihak terkait.
Menurut Fahri Hamzah, fasilitas yang ada tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipahami secara betul pemanfaatannya.
"Masalahnya adalah pikiran dan ide. Kekuasaan dan uang yang besar di Kementerian Pendidikan, Kominfo, dll tak akan ada gunanya jika kita tak memahami abjad pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran revolusioner. Untuk melawan covid dan masa depannya," ungkapnya lanjut.
Baca Juga: Daripada Pulsa, Fahri Minta Mendikbud Wajibkan TV Siarkan Acara Pendidikan
Terakhir, Fahri Hamzah lewat cuitannya menegur seorang menteri tanpa menyebutkan langsung namanya.
Namun dari cuitan-cuitan sebelumnya, ia tampak menyinggung sosok Menteri Pendikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Pastikan idenya dimengerti ya. Mas Menteri jangan sibuk mikirin pulsa," ujarnya.
Nadiem Makarim sendiri sebelumnya telah mengeluarkan solusi untuk menghadapi permasalahan pembelajaran jarak jauh yakni memberi jatah kuota internet bagi para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
"Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswam dan dosen selama 3-4 bulan ke depan (September - Desember 2020)," ungkap Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
Meski demikian, Nadiem belum menjelaskan soal teknis pencairan dana tersebut agar segera bisa diakses oleh pihak-pihak yang telah disebutkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Siap Diresmikan Prabowo, LRT Jakarta Rute Manggarai Beroperasi Agustus 2026!
-
Kelanjutan Nasib JPO Tendean: Dibongkar Usai Rusak Parah, Ganti Rugi Miliaran Rupiah Masih Gelap
-
Masih Ada yang Belum Terjerat! KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pihak Don Ritto Klaim Uang Sitaan di Cafe de'Clan untuk Bangun Pelabuhan, Bukan Terkait Korupsi
-
Sering Picu Demo, 10 Undang-Undang Ini Tengah Dievaluasi oleh Kementerian HAM
-
Buntut Kasus Eks Jampidsus Febrie, Analis Desak Kapolri hingga Menhan Mundur Berjamaah
-
Bukan Candaan! Iseng Teror Bom Sekolah Saat MPLS, MY Terancam 20 Tahun Penjara
-
KPK Dalami Fakta Sidang soal Dugaan Aliran Uang Rp100 Juta ke Gus Miftah
-
Pembunuh Driver Ojol di Tangerang Ditangkap! Korban Ditusuk Saat Tidur di Basecamp
-
Bawa Koper Pink Bertuliskan BAP, Penyidik Polri Datangi Gedung Bundar Kejagung