Suara.com - Fahri Hamzah, Politisi Partai Gelora melempar kritik kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kritik yang dilayangkannya tersebut terkait dengan tayangan televisi yang dirasa kurang muatan edukasi. Menurutnya, acara televisi Indonesia terlalu berkutat pada tayangan yang sadis, sedih, lucu, dan joget saja. Berbeda dengan televisi negara maju yang sarat akan nilai pendidikan.
"Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau tidak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih," tutur Fahri lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9/2020).
"Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada corona! @kemkominfo @jokowi," sambung Fahri.
Lebih lanjut lagi, Fahri Hamzah merasa ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Menurutnya, semua izin frekuensi mestinya diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar gaungan revolusi mental tetap bisa dijalankan.
"Mubazir saja medium 'public education' kita. Negara adalah penyelenggara pendidikan rakyat. Dan semua izin frekuensi diberikan 'untuk mencerdaskan kehidupan bangsa'. Jadi di negara demokrasi 'revolusi mental' tetap bisa dijalankan. Apalagi di masa pandemi dan krisis ekonomi," tuturnya.
Politikus Partai Gelora ini kemudian menyatakan masalah yang tengah dihadapi yakni pikiran dan ide dari pihak-pihak terkait.
Menurut Fahri Hamzah, fasilitas yang ada tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipahami secara betul pemanfaatannya.
"Masalahnya adalah pikiran dan ide. Kekuasaan dan uang yang besar di Kementerian Pendidikan, Kominfo, dll tak akan ada gunanya jika kita tak memahami abjad pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran revolusioner. Untuk melawan covid dan masa depannya," ungkapnya lanjut.
Baca Juga: Daripada Pulsa, Fahri Minta Mendikbud Wajibkan TV Siarkan Acara Pendidikan
Terakhir, Fahri Hamzah lewat cuitannya menegur seorang menteri tanpa menyebutkan langsung namanya.
Namun dari cuitan-cuitan sebelumnya, ia tampak menyinggung sosok Menteri Pendikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Pastikan idenya dimengerti ya. Mas Menteri jangan sibuk mikirin pulsa," ujarnya.
Nadiem Makarim sendiri sebelumnya telah mengeluarkan solusi untuk menghadapi permasalahan pembelajaran jarak jauh yakni memberi jatah kuota internet bagi para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
"Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswam dan dosen selama 3-4 bulan ke depan (September - Desember 2020)," ungkap Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
Meski demikian, Nadiem belum menjelaskan soal teknis pencairan dana tersebut agar segera bisa diakses oleh pihak-pihak yang telah disebutkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Sidang UU Pers di MK, Pemerintah Sebut Iwakum Tak Punya Legal Standing
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk, Ketua Komisi VIII Soroti Kelalaian Pengawasan dan Dorong Pembenahan
-
KPK Periksa Ria Norsan soal Korupsi Jalan, Istri yang Jadi Bupati Mempawah Tak Ikut Diperiksa
-
'Cuma Masalah Waktu', KPK Janji Umumkan Tersangka Korupsi Haji Rp1 Triliun
-
Walau Berat, Gibran Bisa Berdamai dengan Subhan Palal soal Gugatan Rp125 Triliun, Apa Syaratnya?
-
Didukung Christine Hakim, Istri Usai Praperadilan: Kami Percaya Integritas dan Hati Nurani Nadiem
-
Diam-Diam KPK Periksa Gubernur Kalbar, Dalami Soal DAK Hingga Proyek Pembangunan Jalan
-
Reaksi PDIP soal Jokowi Temui Prabowo: Kami Yakin Presiden Atasi Masalah Bangsa Tanpa 'Cawe-cawe'
-
Pabrik Kopi di Matraman Jaktim Ludes Dilumat Api, Pemicu Kebakaran karena Apa?
-
Diresmikan Ahmad Luthfi, Desa Tersono Batang Jadi Contoh Desa Mandiri Kelola Sampah