Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan tersebut diteken Gubernur Anies Baswedan menyusul penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta semakin memprihatinkan.
Menanggapi kebijakan itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya, menyampaikan kritikannya.
William menilai, kebijakan Anies yang baru sekarang menarik rem darurat tersebut sudah sangat terlambat.
"Kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus ketika positivity rate kita sudah mencapai 7 persen, bahkan di pertengahan bulan sudah mencapai 10 persen," kata William dikutip dari channel YouTube Kompas TV, Kamis (10/09/2020).
"Sehingga kebijakan tersebut menarik rem darurat sudah cukup telat," imbuhnya.
William kemudian memberi tiga masukan dalam penerapan PSBB ulang ini kepada Anies Baswedan.
Pertama, ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mencari ruangan-ruangan baru agar masyarakat bisa melakukan isolasi bagi mereka yang terkena covid-19.
Sebab menurutnya, isolasi mandiri tidak dilaksanakan dengan efektif dan baik, karena kita yang diisolasi tidak bisa dilihat dan dikontrol apakah masyarakat melakukannya dengan baik dan benar atau tidak.
Baca Juga: Ganjil Genap DKI Masih Berlaku Jumat Ini Sebelum PSBB Total 14 September
"Ruangan harus disediakan mungkin bisa memakai rusun-rusun yang belum terpakai," desak William.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan ruang ICU, karena kapasitas ICU saat ini sudah mencapai 70 %.
Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan BLT karena jika bansos maka banyak nilai yang akan terpotong.
"Ada bahan packagingnya, transportasinya, bahkan ada marginnya sehingga nilai yang didapat masyarakat tidak 100 %," ungkapnya.
William menambahkan, kalau yang diberikan BLT, maka akan 100 % sesuai jumlah nominal yang diterima serta bisa memberi kebebasan masyarakat untuk memilih kebutuhannya apa.
"Karena kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh beras, ada yang butuh minyak saja," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Merasa Tervalidasi oleh Epstein Files, Jerinx SID: Kini Kebenaran Makin Menyala
-
Wasekjen PSI Ibaratkan Jokowi Tanpa Piala Dunia, Menang Pemilu 2029 Jadi Penutup Karier
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan