Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan tersebut diteken Gubernur Anies Baswedan menyusul penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta semakin memprihatinkan.
Menanggapi kebijakan itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya, menyampaikan kritikannya.
William menilai, kebijakan Anies yang baru sekarang menarik rem darurat tersebut sudah sangat terlambat.
"Kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus ketika positivity rate kita sudah mencapai 7 persen, bahkan di pertengahan bulan sudah mencapai 10 persen," kata William dikutip dari channel YouTube Kompas TV, Kamis (10/09/2020).
"Sehingga kebijakan tersebut menarik rem darurat sudah cukup telat," imbuhnya.
William kemudian memberi tiga masukan dalam penerapan PSBB ulang ini kepada Anies Baswedan.
Pertama, ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mencari ruangan-ruangan baru agar masyarakat bisa melakukan isolasi bagi mereka yang terkena covid-19.
Sebab menurutnya, isolasi mandiri tidak dilaksanakan dengan efektif dan baik, karena kita yang diisolasi tidak bisa dilihat dan dikontrol apakah masyarakat melakukannya dengan baik dan benar atau tidak.
Baca Juga: Ganjil Genap DKI Masih Berlaku Jumat Ini Sebelum PSBB Total 14 September
"Ruangan harus disediakan mungkin bisa memakai rusun-rusun yang belum terpakai," desak William.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan ruang ICU, karena kapasitas ICU saat ini sudah mencapai 70 %.
Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan BLT karena jika bansos maka banyak nilai yang akan terpotong.
"Ada bahan packagingnya, transportasinya, bahkan ada marginnya sehingga nilai yang didapat masyarakat tidak 100 %," ungkapnya.
William menambahkan, kalau yang diberikan BLT, maka akan 100 % sesuai jumlah nominal yang diterima serta bisa memberi kebebasan masyarakat untuk memilih kebutuhannya apa.
"Karena kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh beras, ada yang butuh minyak saja," lanjutnya.
Berita Terkait
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Akses Tertutup, Drone Jadi Andalan Salurkan Bantuan Korban Banjir di Aceh
-
Akses Terputus, Relawan PSI Tetap Tempuh Jalan Sulit Salurkan Bantuan untuk Warga Tapanuli Utara
-
PSI Terobos Banjir Sumut, Ribuan Nasi Bungkus dan Air Bersih Jadi Penyelamat Warga
-
PSI Riau Gerak Cepat Kirim Bantuan Korban Banjir Sumbar
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah