Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dilaksanakan mulai 14 September 2020. Meski begitu, keputusan tersebut dinilai tidak efektif oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Bahkan, Bima menegaskan bahwa kota yang ia pimpin tersebut tidak akan mengikuti langkah yang diambil oleh Anies. Hal tersebut membuat profil Bima Arya menarik untuk disimak bersama.
PSBB total tidak efektif dan membutuhkan konsekuensi yang besar
Pernyataan yang dilontarkan oleh Bima terkait PSBB lantas menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Menurut Bima, PSBB total tidak efektif dan membutuhkan konsekuensi yang besar. Salah satu kendalanya ialah jumlah personel SatPol PP di Kota Bogor yang sedikit sehingga menyulitkan pengawalan dan penjagaan selama PSBB berlangsung.
Selain itu, pertimbangan lainnya ialah jaminan perekonomian warga apabila diberlakukan PSBB, maka warga tidak bisa bekerja dan roda perekonomian akan terganggu. Pernyataan Bima ini tak pelak menuai banyak reaksi publik, berikut ini profil Bima Arya.
1. Keluarga dan Pendidikan Bima Arya
Bima Arya lahir di Bogor, 17 Desember 1972. Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Toni Sugiarto, seorang perwira polisi, sedangkan ibunya bernama Melinda Susilarini.
Bima mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV, kemudian melanjutkan SMP di SMPN 1 Bogor dan SMA di SMAN 1 Bogor. Usai lulus SMA, Bima lantas meneruskan pendidikan S1-nya di Universitas Parahyangan dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional. Lalu, Bima meraih gelar S2-nya di Monash University, Melbourne, Australia dan gelar S3-nya Australian National University di Canberra, Australia.
Pada tahun 2002, Bima menikah dengan Yane Ardian dan kini dikaruniai dua orang anak bernama Kinaura Maisha dan Kenatra Mahesha.
Baca Juga: Profil BJ Habibie: Mengenang Satu Tahun Wafatnya Sang Visioner
Sebelum duduk di kursi Wali Kota Bogor, Bima memulai kariernya sebagai dosen di beberapa universitas Tanah Air berikut daftar karier Bima:
- 1998-2001 Dosen Fisip Universitas Parahyangan
- 2001- Dosen Universitas Paramadina
- 2001-2002 Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina
- 2004-2006 Peneliti di Research School for Pacific and Asian Studies, Canberra.
- 2006-2010 Direktur Eksekutif Lead Institute Paramadina
- 2007-2008 Konsultan di Partnership for Governance Reform, UNDP
- 2008-2010 Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
- 2009-2010 Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka
- 2010 Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina
- 2010 - Komisaris Charta Politika Indonesia
Selain itu, Bima juga aktif di berbagai organisasi serta kepemimpinan sejak ia duduk di bangku kuliah, berikut daftar organisasi yang pernah ia pimpin dan ikuti:
- 1992-1993 Wakil Ketua HIMAHI FISIP Unpar
- 1993-1994 Ketua Senat Fisip Unpar
- 1993-1995 Departemen Pemuda Paguyuban Bogoriensis
- 1998-2000 Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Anti Narkotika (SMART)
- 1998-2000 Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Bandung
- 2002-2004 Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia
- 2009-2012 Ketua Umum Ikatan Alumni Smansa Bogor 2010-2015 Ketua PP Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP)
- 2010-2015 Ketua Dewan Pembina Gen A 2010-2015 Ketua DPP Partai Amanat Nasional
- 2011-2016 Ketua Umum Paguyuban Bogor
- 2013-2018 Ketua Umum DPP Matara (Matahari Nusantara)
Selain itu, Bima juga pernah menerbitkan dua buku berjudul Anti Partai (2010) dan Kilas Balik Bima Arya. Selama berkarier menjadi dosen dan aktif di berbagai organisasi, Bima diganjar tiga penghargaan yakni:
- Penghargaan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bidang pemberantasan narkoba (1999).
- Penghargaan dari Save Our Election Institute, sebagai motivator pemuda bidang demokrasi dan kepemimpinan (2009).
- Australian Alumni Award dari Pemerintah Australia sebagai Alumni yang berprestasi di bidang pembangunan sosial dan demokrasi (2010).
Itulah profil Bima Arya!
Kontributor : Lolita Valda Claudia
Tag
Berita Terkait
-
Profil Mari Elka Pangestu, Eks Menteri SBY yang Sebut DJP 'Berburu di Kebun Binatang'
-
Terpopuler: Hakim Vonis Mati Sambo Dicoret DPR, Profil Istri Menkeu Jadi Sorotan
-
Spesifikasi E6900H dan Wheel Loader L980HEV SDLG Indonesia
-
Profil Klemens Awi, Pemeran Celo Epen Cupen yang Meninggal di Usia 36 Tahun
-
Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Mampukah Benahi BUMN dengan Cepat?
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas