Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota negara.
Langkah tersebut dilakukan dengan berpatokan pada semakin meningkatnya kasus penularan virus asal Kota Wuhan Provinsi Hubei, China tersebut selama beberapa waktu belakangan.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
"Pada tanggal 30 Agustus, akhir Agustus kasus di Jakarta 7.960 pada saat itu, kita menyaksikan kasus aktif itu menurun. Tapi memasuki bulan September sampai tanggal 11 September kemarin, jadi 12 hari pertama bertambah 3.864 kasus atau sekitar 49 persen dibandingkan akhir Agustus," katanya di Balai Kota Jakarta pada Minggu (13/9/2020).
Lebih lanjut, dia mengemukakan, berdasarkan rentang waktu sejak 13 Maret 2020, kala pertama kali ditemukan kasus positif Covid-19 diumumkan terjadi peningkatan kasus hingga 25 persen.
"Lebih dari 190 hari, 12 hari terakhir itu menyumbangkan 25 persen kasus positif. Walaupun yang sembuh juga kontribusinya 23 persen, yang meninggal dalam 12 hari terakhir 14 persen."
Dengan demikian, dia menyebut perlu ada langkah ekstra untuk penanganan kasus Covid-19 di Jakarta.
"Karena sejak tanggal 4Juni, kita sudah mulai melakukan transisi. Di mana kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak diizinkan sudah mulai dibuka. Aktivitas sosial ekonomi budaya bergerak. Tetapi menyaksikan kejadian 12 hari terkahir ini kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan."
Lantaran itu, dia mengatakan perlu ada formulasi yang berbeda dibandingkan dengan masa trnasisi.
Baca Juga: Anies: Satu Gedung Harus Ditutup Jika Ada Temuan Kasus Corona
"Formulasi yang berbeda ini lah yang menyebabkan kita memerlukan wktu ekstra dan pada siang ini alhamdulillah bisa kita sampaikan sama-sama."
Sebelumnya, Anies Baswedan menerbitkan aturan baru untuk menekan penularan Covid-19 di Jakarta. Meski bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat, Anies tak membuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seketat awal masa pandemi.
Padahal, Anies awalnya mewacanakan mulai 14 September besok, PSBB akan diperketat lebih daripada ketika masa PSBB transisi. Namun ternyata dalam aturan barunya yang juga akan berlaku besok, Anies tetap melakukan sejumlah pelonggaran.
Aturan baru penerapan PSBB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 yang diterbitkan hari ini. Aturan ini merevisi Pergub nomor 33 tentang pelaksanaan PSBB yang sempat diberlakukan di masa awal pandemi sejak 10 April sampai bulan Juni.
"Kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dari masa transisi kemarin," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).
"Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai sekarang masih berstatus PSBB," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'