Ferdinand Demokrat: yang Perlu Direm Darurat itu Anies Baswedan

Suara.com - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menuliskan sindiran keras terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal kebijakan rem darurat PSBB total.

Ferdinand menganggap bahwa yang perlu direm justru sang gubernur sendiri. Anggapan itu dilatarbelakangi dengan kabar habisnya uang senilai Rp 300 triliun di pasar modal akibat keluarnya kebiijakan PSBB total.

"Ternyata yang perlu direm darurat itu adalah Anies Baswedan. Biar enggak asal ngomong lagi, hilang 300 T. Biar enggak gaduh lagi senangnya debat bukan kerja," kata Ferdinand dikutip Suara.com dari Twitter-nya, Minggu (13/9/2020).

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan menarik rem darurat penanganan covid-10 dengan memberlakukan kembali PSBB total di Jakarta mulai Senin 14 September 2020.

Keputusan Anies tersebut tak hanya berdampak pada situasi ekonomi dan sosial warga Jakarta, namun juga membuat geger industri pasar modal.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah juga ikut-ikutan bersuara, menurut dia akibat pernyataan Anies tersebut sekitar Rp 300 triliun uang di pasar modal ludes 'terbakar' habis.

"Kejadian kemarin sangat disesalkan, atas pernyataan yang begitu bombastis dramatis oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan sehingga timbulkan hal tidak perlu dan membakar ludes Rp 300 triliun, saham-saham kita berguguran," kata Politisi PDIP ini saat membuka rapat kerja Banggar dengan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI), Jumat (11/9/2020).

Bahkan dengan nada menyindir, menurut Said, sektor ekonomi yang lain bisa terganggu akibat pernyataan sang Gubernur tersebut.

"Kalau korporasi hancur, maka ritel akan hancur. Inilah tantangan berat baik OJK, maupun BI," kata Said.

Baca Juga: Sindir Anies Depan Cakada, Hasto: Rem Gak Bisa Mendadak, Lihat Kanan Kiri

Anies Baswedan memutuskan untuk menarik 'rem' darurat di tengah merebaknya virus Covid-19. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret lalu kembali diterapkan.

Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi.

Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.

Kendati demikian, ada 11 sektor yang boleh diizinkan dibuka. Pasalnya mereka dianggap penting bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan selama masa PSBB total ini.

Anies sendiri dalam pemaparannya menyatakan, kondisi penularan virus corona di Jakarta saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tuas rem darurat ini harus ditarik jika tidak ingin situasi lebih parah lagi.

Angka penularan Covid-19 semakin tinggi setiap harinya. Bahkan pasien yang meninggal dan dimakamkan dengan protap corona juga selalu bertambah.