Suara.com - Iriadi Dt Tumanggung, Bakal Calon Bupati Solok Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diusung Partai Demokrat, Hanura, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dicoret dari kontestasi politik lokal tersebut.
Dia dinyatakan tidak lolos dalam tahapan pemeriksaan atau tes kesehatan. Lantaran itu, komisi pemilihan umum (KPU) setempat merekomendasikan partai politik (parpol) yang mengusungnya diminta segera mencari bakal calon pengganti.
“Ada satu bakal calon dari pasangan calon di Kabupaten Solok yang dianggap tidak memenuhi syarat yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” ujar Ketua KPU Sumbar Amnasmen seperti dilansir Padangkita.com-jaringan Suara.com pada Senin (14/9/2020).
Amnasmen mengemukan, informasi tersebut sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Solok kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan.
Dia mengemukakan, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon, KPU Sumbar berkerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Ini menjadi kewenangan IDI dalam pemeriksaan kesehatan. Dari yang disampaikan KPU Kabupaten Solok kepada kita bahwa bakal pasangan calon yang bersangkutan secara kesehatan tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Untuk tindak lanjut, KPU Sumbar membolehkan partai pengusung mengganti Iriadi dengan bakal pasangan calon lain. KPU memberi waktu kepada parpol pengusung mulai Senin hingga Rabu (16/9/2020) mendatang.
“Dari yang disampaikan KPU Kabupaten Solok kepada kita bahwa bakal pasangan calon yang bersangkutan secara kesehatan tidak memenuhi syarat. Tentu ini menjadi kewajiban bagi KPU Kabupaten Solok untuk menyampaikan ke pimpinan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut agar bisa menggantinya,” terang Amnasmen.
Sebelumnya, KPU Sumbar bekerja sama dengan IDI Sumbar telah melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon kepala daerah di RSUP M Djamil Padang, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Cerita Pejudi: Bursa Judi Pilkada Sragen Nilainya Rp1 Miliar Lebih
Ketua Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan IDI Sumbar dr Roni Eka Sahputra mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan psikologi, pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan neurologi, bedah, ortopedi, dan sebagainya.
Dia menyatakan pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan paslon yang mengikuti Pilkada Sumbar benar-benar sehat.
“Kita juga sudah menandatangani MoU dengan KPU Sumbar. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan, apabila pasangan calon telah mendapatkan hasil negatif Covid-19. Dan itu belaku dua hari sebelum pemeriksaan kesehatan,” jelasnya, Senin (7/9/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT