Suara.com - Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Zubairi Djoerban mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak dokter yang bertugas dalam penanganan Covid-19 belum menerima insentif dari pemerintah. Sebagian dokter ada yang telah menerima dana insentif, namun tidak utuh seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Belum semua, jadi ada beberapa yang telah mendapatkan beberapa bulan, ada juga yang baru sekian bulan, dan ada yang belum sama sekali. Jadi bisa dikatakan belum lengkap lah pemberiannya, baru sedikit-sedikit," kata Zubairi dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia tidak menjelaskan secara spesifik data para dokter yang sudah mendapatkan dan yang belum mendapatkan. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa anggaran untuk insentif dokter selama enam bulan itu sudah tersedia dari pemerintah pusat, namun tersendat karena masalah administrasi pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Sebetulnya anggaran itu di pusat tidak ada masalah, malah jadi beban bagi mereka kalau tidak tersalurkan, masalahnya itu bagaimana kita. Dalam hal ini kita minta PB IDI supaya ikut menggedor agar pemerintah kabupaten/kota, provinsi segera menyelesaikan masalah administrasi itu," ujar Saleh.
Oleh sebab itu, Saleh meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengkoordinasikan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan pendataan agar uang insentif dokter yang menangani Covid-19 bisa segera dikirim.
"Dalam hal ini kita juga di pusat menggedor mendagri karena urusan pemerintah dalam negeri itu urusannya beliau itu Pak Tito, jadi Pak Titonya ini yang musti kita gedor," pungkasnya.
Diketahui, pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 telah ditetapkan Menkes melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.
Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di tujug Fasyankes. Adapun besaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya antara lain; dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, tenaga medis lainnya Rp5 juta.
Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp5 juta. Untuk besaran santunan kematian sebesar Rp300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal terpapar Covid-19 saat bertugas.
Baca Juga: Beragama Hindu, Begini Kesan Ayu Jadi Dokter Pertama di Kampus Islam
Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berita Terkait
-
Dari Lupus hingga Kanker Tiroid: Perjuangan Niken di Buku Saya Bukan Dokter
-
Usai Sertifikat Mualaf Dicabut Hanny Kristianto, MCI Siap Bantu Richard Lee Urus Dokumen Baru
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia
-
Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Ketua Mualaf Center Indonesia Ungkap Dampak Seriusnya
-
Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Mualaf Center Indonesia Bantah Terlibat
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang