Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD membalas pernyataan anggota DPR RI Fadli Zon yang melabeli Indonesia sebagai negara 'cukongkrasi'. Mahfud MD justru mengizinkan label tersebut digunakan.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd.
"Namanya julukan yang timbul dari kesan ya boleh saja. Cukongkrasi: boleh, terserah saja kalau kesan," kata Mahfud seperti dikutip Suara.com, Sabtu (19/9/2020).
Dalam cuitannya, Mahfud MD juga mengungkapkan beberapa julukan yang pernah muncul.
Salah satunya julukan Kleptokrasi (negara maling) yang dibuat oleh Buya Syafii Maarif.
"Ada juga julukan Kleptokrasi (negara maling) yang oleh Buya Syafii Maarif diartikan Negara Pencilok (bahasa Padang)," ungkapnya.
Selain itu ada pula julukan Vampire State yang diartikan sebagai negara drakula yang menghisap darah rakyat.
Respons tak terduga Mahfud MD tersebut kembali dibalas oleh Fadli Zon. Fadli justru menceramahi Mahfud agar bisa mengoreksi label cukongkrasi yang ia sematkan untuk Indonesia.
"Inilah tantangan pak @jokowi dan pak @mohmahfudmd mengoreksi 'cukongkrasi'" balas Fadli Zon melalui akun miliknya @fadlizon.
Baca Juga: Pelajaran Sejarah Mau Dihapus, Fadli Zon: Identitas Hilang, Indonesia Bubar
Fadli menyebut, setiap amanah yang diterima akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Sang Pencipta.
Selain itu sejarah juga akan mencatat segala kebijakan dan tindak tanduk sang pemimpin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkit mengenai warisan apa yang dipersiapkan oleh pemerintahan Jokowi.
"Sejarah akan mencatat apa yang dilakukan maupun tak dilakukan. Legacy (warisan) apa yang ditinggalkan? Selamat berakhir pekan," tukas Fadli Zon.
Kepala Daerah Dibiayai Cukong
Mahfud MD dalam sebuah pertemuan dengan awak media di Padang, Sumatera Barat menyampaikan data mengenai banyaknya kepala daerah yang dibiayai oleh cukong agar bisa berlaga di Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar