Jokowi Berencana Perluas Lumbung Pangan di Sumsel, NTT dan Papua

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk memprioritaskan pembangunan lumbung pangan atau food estate di tiga kabupaten.

Tiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

"Di Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, dan di Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu," ujar Jokowi saat rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Food Estate melalui video conference dari Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Kendati demikian, pemerintah, kata Jokowi, berencana memperluas lumbung pangan atau food estate di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Papua.

Pembangunan lumbung pangan di daerah tersebut dilakukan jika dua food estate di dua provinsi berjalan dengan baik.

"Ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan, tetapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua ini (Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) betul-betul sudah bisa berjalan," ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pembangunan Food Estate tersebut dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi covid yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO mengenai krisis pangan dunia.

"Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim serta juga tidak kalah pentingnya dalam mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan. Ini penting," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut sudah ada sejumlah progres di lapangan meski ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan.

Baca Juga: Waduh, Puluhan Petugas Lumbung Pangan Jawa Timur Positif Covid-19

Masalah tersebut diantaranya berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate

"Kemudian Ini menimbulkan sedikit masalah. Tetapi saya yakin dan saya minta Menteri ATR BPN ini bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," katanya.