Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya buka suara menanggapi pernyataan Tengku Zulkarnain terkait dengan anak cucu Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dalam cuitannya, Yunarto Wijaya tampak tak sepenuhnya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.
Menurutnya, anak cucu keturunan orang-orang Partai Komunis Indonesia tidak melulu memikirkan soal politik. Sementara Tengku Zul sendiri yang menyebut bahwa ada kemungkinan sejumlah anak cucu orang-orang Komunis tersebut juga akan terlibat dalam percaturan politik Indonesia.
"Anak cucu PKI belum tentu otaknya politik mulu kayak anda Ayah," kata Yunarto, Sabtu (26/9/2020).
Yunarto menuturkan bahwa bisa saja mereka saat ini hanya sekadar bekerja guna memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa memilih ia dilahirkan dari orang tua dengan latar belakang partai tertentu.
"Mungkin mereka sekedar bekerja atau berusaha buat hidupin keluarganya, boro-boro mikirin bikin partai, anak atau cucunya tidak pernah minta dilahirkan dari ayah dan ibu berpartai apa," tegasnya.
Untuk diketahui, Tengku Zulkarnain sebelumnya membuat voting lewat akun Twitter miliknya, Sabtu (26/9/2020).
Voting yang dibuatnya tersebut ada kaitannya dengan anak cucu PKI dan kemungkinan sepak terjangnya dalam perpolitikan di masa kini.
Dalam cuitannya, Tengku Zul mengatakan bahwa votting itu dibuat untuk menghindari kisruh akan PKI.
Baca Juga: Pesan Bijak Fico Fachriza Buat Orang-orang yang Masih Ungkit PKI
"Kita buat Poling biar tidak kisruh PKI," ucap Tengku.
Kemudian, Wasekjend MUI ini mengaitkan kemungkinan apabila TAP MPRS no. XXV tahun 1966 dicabut seperti yang pernah diperjuangkan oleh sebuah partai pada 2003 silam.
"Andaikan TAP MPRS no. XXV tahun 1966 DICABUT seperti yg pernah diperjuangkan satu Partai X, tahun 2003 dulu apakah Anak Cucu PKI akan membuat Partai Komunis Perjuangan Indonesia (PKIP) atau tetap gabung Partai yg ada?" jelasnya.
Tengku Zulkarnain membuat tiga opsi yang bisa dipilih oleh warganet.
Adapun opsi pilihan yang muncul adalah membuat partai PKIP (Partai Komunis Perjuangan Indonesia), gabung ke partai lama, dan tidak bergabung dalam keduanya.
Hingga artikel ini dibuat, polling yang dibuka oleh Tengku Zul telah memperoleh sekitar 3.000 respons. Kebanyakan dari warganet yang ikut andil dalam voting memilih opsi tidak keduanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah