Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru saja kena sentil dari warga media sosial. Pasalnya, konten peringatan Hari Tani Nasional yang diunggah lewat akun Twitter @DPR_RI dinilai tidak memenuhi ekspektasi.
Bukan tanpa sebab, sentilan tersebut meluncur lantaran grafisnya hanya sekadar comotan desain orang saja dan tidak merepresentasikan petani Indonesia. Hal tersebut dianggap sangat memalukan untuk level sekelas lembaga negara.
Pemilik akun Twitter @fcitra pada Minggu (27/9/2020) ikut mengkritisi konten buatan Tim DPR RI tersebut.
"Tiap bulan bayar pajak hanya untuk lembaga negara main crop dan tempel tulisan di gambar secara gratisan," ujar Citra seperti dikutip suara.com.
"Plus, pilih visual itu yang mempresentasikan aslinya, bukan malah petani dari negeri orang," sambungnya.
Cuitan akun @fcitra mendadak viral. Hingga artikel ini dibuat, sentilan terhadap konten DPR RI tersebut telah diretweets 10.000 kali dan sudah disukai oleh puluhan ribu pengguna Twitter.
Sejumlah warganet mengaku tidak masalah dengan unggahan tersebut lantaran sudah ada keterangan gratis untuk diunduh dan digunakan. Meski begitu, Citra mengaku lebih menekankan pada representasi petani dalam gambar yang sangat jauh dari realitas.
"Banyak yang komentar 'apa salah kalau sudah beli lisensi?'. Iya, bisa jadi lincensi udah dibeli. Boleh saja. Tapi lihatlah itu petaninya jauh benar sama realita dan tinggal tempel tulisan doang," ujarnya.
Citra kemudian mengatakan bahwa di Indonesia banyak ilustrator dan desainer handal. Oleh sebab itu, ia merekomendasikan kepada DPR untuk memilih jasa yang dirasa tepat. Sebab, kesalahan semacam ini seharusnya bisa dihindari.
Baca Juga: Tak Puas Ngintip, Bayu Kirim Foto 'Onderdil' Buat Rayu Tante Member Fitness
"Kenapa gak hire mereka untuk mendesain sesuatu buat institusi besar yang resmi? Aku yakin pasti desain yang mereka buat lebih oke dan representatif," ujar @FCitra.
Sentilan Citra mendapat berbagai respon dari warganet. Banyak dari mereka ikut mengkritik DPR yang dirasa kurang maksimal dalam hal pembuatan konten di media sosial.
"Ini memang free download dan bebas buat dipakai siapa saja, tapi masa iya sih? Dewan lho Dewan, rekrut orang buat bikin design hari perayaan aja masa gabisa. Kalah ah sama kominfo himpunan. Padahal kan kalau DPR ada duitnya, kalau di hima gak digaji," ucap @nugrayyy.
"Duh! Masa kalah sama Himpunan Mahsiswa Pak. Iya ini memang Web sourcenya bebas, ya tapi masa hire designer gaji UMK aja gak mau Pak Pak! Di Twitter banyak tu yang open commision 50.000 an. Benar kata Gus Dur, DPR buang-buang anggaran saja," timpal @sawiiputih.
"Bukan masalah gratisan atau gimana. Tapi representasi dari budaya 'malas mikir'. Karena untuk menghasilkan suatu creative communication output, ada proses brainstorming, dll. Kalau inputnya kaya gini ya kelihatan males mikirnya. Oh gak heran sih. Lembaganya aja....." sahut @yudiuup.
Untuk diketahui, Kamis (24/9/2020) lalu DPR RI mengunggah konten ucapan Hari Tani Nasional 2020. Konten tersebut sontak viral lantaran warganet menyadari bahwa gambar yang ada dicomot dari situs gratisan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Mendagri Terima Penghargaan dari Detikcom: Berhasil Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
-
Anggota DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Restoran, Korban Dipukul Botol hingga Dihajar Kursi!
-
Gus Tajul Tegaskan Surat Pemberhentian Gus Yahya Sah, Meski Tanpa Stempel Resmi PBNU
-
Pemerintah Usul Hapus Pidana Minimum Kasus Narkotika, Lapas Bisa 'Tumpah' Lagi?
-
Heboh SE Pencopotan Gus Yahya, Komando PBNU Diambil Alih KH Miftachul Akhyar
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis