Suara.com - Pengacara HAM Veronica Koman angkat bicara mengenai aksi diplomat muda RI yang memberikan jawaban telak kepada Vanuatu di sidang umum PBB terkait HAM Papua.
Veronica Koman mengaku gemas dengan aksi diplomat muda yang membantah tuduhan Vabuatu terkait adanya pelanggaran HAM di Papua.
Hal itu disampaikan oleh Veronica melalui akun Twitter miliknya @veronicakoman.
"Gemesin ya lama-lama," kata Veronica Koman seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/9/2020).
Dalam cuitannya, Veronica Koman membongkar rahasia alasan dipilihnya diplomat muda untuk menjawab isu pelanggaran HAM Papua di sidang umum PBB.
"Tahu enggak kenapa itu diplomat muda semua yang disuruh untuk baca skrip jawaban?" tanya Veronica.
Untuk diketahui, hampir setiap tahun dalam sidang umum PBB selalu dibahas mengenai adanya pelanggaran HAM Papua.
Dalam sidang tersebut, tudingan mengenai pelanggaran HAM Papua selalu dijawab oleh diplomat muda.
Veronica menyebut, alasan dipilihnya diplomat muda untuk membacakan skrip jawaban karena para diplomat senior malu dengan jawaban di skrip tersebut.
Baca Juga: Diplomat RI Dikritik GPAN: Apa Benar Tak Ada Pelanggaran HAM di Papua?
"Karena yang diplomat senior malu kalau mesti pakai bahasa katrok gitu di forum UN. Kayak enggak tahu adat UN. Nah yang muda dah tuh ditumbalin buat maju," ungkapnya.
Vanuatu Protes HAM Papua
Vanuatu kembali menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua oleh pemerintah dan militer Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (26/9) akhir pekan lalu
Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyinggung adanya pelanggaran HAM, dan menyatakan tidak senang dengan cara Indonesia bersikap atas tuduhan yang mereka luncurkan.
Suara Vanuatu untuk memperjuangkan hak asasi bangsa Papua bukan kali pertama dilontarkan oleh negara yang luasnya hampir sama dengan Pulau Maluku tersebut.
Namun, diplomat-diplomat Indonesia hanya menjawab secara retorika, bahkan menuduh Vanuatu memunyai kepentingan politik di balik kegigihan mereka menyuarakan pelanggaran HAM di Papua.
Diplomat-diplomat Indonesia tak pernah menyajikan data maupun fakta berhasil menekan pelanggaran HAM di Papua.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas
-
Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
-
Kasus Korupsi MBG Meluas, 41 Nama Diduga Terlibat usai Penyidik Telusuri Ponsel Sony Sonjaya
-
Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah
-
Kantongi Uang Saku dan Bayar Sendiri Rp233 Juta, Davina Karamoy Beberkan Alur Umrah Bareng Hanania
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran
-
DPR dan OJK Sepakat Benahi Tata Kelola Bursa, Pengawasan Pasar Modal Bakal Diperketat