Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menilai Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau populer disebut mini lockdown lebih efektif dalam menanggulangi pandemi virus corona covid-19 di Indonesia.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan pelaksanaan mini lockdown sebenarnya sama saja dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun lebih fokus pada satu tempat dengan skala yang kecil seperti tingkat RT hingga kelurahan yang terdeteksi ada kasus positif covid-19.
"Dengan kita mengendalikan seperti itu maka daerah lain sekitarnya masih di kabupaten atau kota atau provinsi yang sama tidak harus melakukan PSBB seperti yang lainnya mengingat kita harus menangani masalah pada titiknya, kalau titik itu selesai maka daerah sekitarnya tidak terjadi penularan dari titik tersebut," kata Wiku dalam konferensi pers dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang tidak lagi memilih PSBB membatasi seluruh provinsi melainkan menutup daerah yang terdeteksi covid-19 saja.
"PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas yang disampaikan presiden dan dilaksanakan di Jawa Barat untuk beberapa tempat tertentu menunjukkan hasil yang positif, dikendalikan mobilitas penduduknya di situ ternyata lebih cepat berhasil," ucapnya.
Pernyataan Wiku ini menguatkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyarankan pemerintah daerah melakukan mini lockdown dalam penanganan covid-19.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam menekan laju penularan Covid-19. Dengan intervensi berbasis lokal ini, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial hanya dilakukan di lingkup kecil.
Hal ini disampaikan saat rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat konferensi video, Senin (28/9/2020).
"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan ke provinsi, kabupaten, kota. Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata Jokowi.
Baca Juga: Nasib Pedagang Kecil di Tengah Pandemi, Tidak Bayar Sewa Tempat Disegel
Berita Terkait
-
Nasib Pedagang Kecil di Tengah Pandemi, Tidak Bayar Sewa Tempat Disegel
-
Pasien Corona Terus Naik, Ribuan Kamar Hotel untuk Pasien OTG Sudah Siap
-
Jakarta Alami Inflasi 0,02 Persen pada September 2020
-
Bocah Pakai Kostum Mahatma Gandhi saat Tes Swab, Begini Tampilannya
-
Tak Bisa Mencium Dua Aroma Ini, Waspadai Gejala Covid-19
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu