Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menilai Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau populer disebut mini lockdown lebih efektif dalam menanggulangi pandemi virus corona covid-19 di Indonesia.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan pelaksanaan mini lockdown sebenarnya sama saja dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun lebih fokus pada satu tempat dengan skala yang kecil seperti tingkat RT hingga kelurahan yang terdeteksi ada kasus positif covid-19.
"Dengan kita mengendalikan seperti itu maka daerah lain sekitarnya masih di kabupaten atau kota atau provinsi yang sama tidak harus melakukan PSBB seperti yang lainnya mengingat kita harus menangani masalah pada titiknya, kalau titik itu selesai maka daerah sekitarnya tidak terjadi penularan dari titik tersebut," kata Wiku dalam konferensi pers dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang tidak lagi memilih PSBB membatasi seluruh provinsi melainkan menutup daerah yang terdeteksi covid-19 saja.
"PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas yang disampaikan presiden dan dilaksanakan di Jawa Barat untuk beberapa tempat tertentu menunjukkan hasil yang positif, dikendalikan mobilitas penduduknya di situ ternyata lebih cepat berhasil," ucapnya.
Pernyataan Wiku ini menguatkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyarankan pemerintah daerah melakukan mini lockdown dalam penanganan covid-19.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam menekan laju penularan Covid-19. Dengan intervensi berbasis lokal ini, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial hanya dilakukan di lingkup kecil.
Hal ini disampaikan saat rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat konferensi video, Senin (28/9/2020).
"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan ke provinsi, kabupaten, kota. Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata Jokowi.
Baca Juga: Nasib Pedagang Kecil di Tengah Pandemi, Tidak Bayar Sewa Tempat Disegel
Berita Terkait
-
Nasib Pedagang Kecil di Tengah Pandemi, Tidak Bayar Sewa Tempat Disegel
-
Pasien Corona Terus Naik, Ribuan Kamar Hotel untuk Pasien OTG Sudah Siap
-
Jakarta Alami Inflasi 0,02 Persen pada September 2020
-
Bocah Pakai Kostum Mahatma Gandhi saat Tes Swab, Begini Tampilannya
-
Tak Bisa Mencium Dua Aroma Ini, Waspadai Gejala Covid-19
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
-
Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan