Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengancam pihak manapun termasuk kepada Gerakan KAMI.
Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya mengingatkan memberikan masukan wajar, namun tidak boleh kebablasan.
"Tidak ada ancaman. Itu mengingatkan, memberikan masukan dalam demokrasi wajar, tetapi jangan kebablasan. Tahu batas," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Jumat (2/10/2020).
Pernyataan Donny menanggapi Presidium KAMI, Din Syamsuddin yang berpesan kepada Moeldoko untuk tidak perlu sampai melemparkan ancaman.
Menurutnya, saat ini Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Sehingga yang dibutuhkan, yakni menjaga stabilitas negara.
"Bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis. Yang dibutuhkan stabilitas, bukan instabilitas," ucap dia.
Donny mengingatkan bahwa berpolitik boleh asal tidak kebablasan dan melanggar aturan. Pasalnya, ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang melewati batas ataupun melanggar aturan.
"Kalau bermain politik, maka tentu apabila ada yang kebablasan atau langgar aturan, pasti ada konsekuensinya. Risiko bukan ancaman, tetapi konsekuensi logis dari gerakan yang melewati batas-batas," katanya.
Merasa Diancam
Baca Juga: Tengku Protes: Pak Moeldoko, Anda Kepala Staf Presiden atau Menkopolhukam?
KAMI menjawab balik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang meminta kelompok itu tidak mengganggu stabilitas politik.
KAMI berpesan kepada Moeldoko untuk tidak perlu sampai melemparkan ancaman.
"KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat," kata Presidium KAMI Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).
Menurut Din, sikap arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman kalau masih diterapkan di era demokrasi. Selain itu, Din menyebut kalau KAMI semakin mendapatkan tantangan dan ancaman, justru pihaknya malah bakal beristikamah dalam perjuangan.
Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan," ujarnya.
"KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," tambah Din.
Ganggu Stabilitas
Moeldoko sebelumnya mengklaim tak mempermasalahkan jika ke depan muncul gerakan-gerakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah seperti KAMI.
Kata Moeldoko, selama gagasan tersebut bagian dari demokrasi, ia tak masalah.
Namun kata Moeldoko, jika gagasan -gagasan mengancam stabilitas politik. pemerintah tidak akan akan tinggal diam
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tutur Moeldoko, Kamis (1/10/2020).
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
-
Beri Dukungan Saat Hari Libur, KSP Pastikan Prabowo Tak Langgar Aturan Apa pun Saat Endors Luthfi-Taj Yasin
-
Din Syamsuddin Blak-blakan Dukung RK di Pilkada Jakarta, Begini Alasannya!
-
Ricuh! Diskusi Tokoh Nasional Dibubarkan Paksa, Din Syamsudin: Rusak Kebangsaan
-
Diskusi FTA Dibubarkan Sekelompok Orang, Din Syamsuddin: Penjelmaan Perilaku Rezim
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan