Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, menegaskan bahwa pemerintah tidak mengancam pihak manapun termasuk kepada Gerakan KAMI.
Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya mengingatkan memberikan masukan wajar, namun tidak boleh kebablasan.
"Tidak ada ancaman. Itu mengingatkan, memberikan masukan dalam demokrasi wajar, tetapi jangan kebablasan. Tahu batas," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Jumat (2/10/2020).
Pernyataan Donny menanggapi Presidium KAMI, Din Syamsuddin yang berpesan kepada Moeldoko untuk tidak perlu sampai melemparkan ancaman.
Menurutnya, saat ini Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Sehingga yang dibutuhkan, yakni menjaga stabilitas negara.
"Bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis. Yang dibutuhkan stabilitas, bukan instabilitas," ucap dia.
Donny mengingatkan bahwa berpolitik boleh asal tidak kebablasan dan melanggar aturan. Pasalnya, ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang melewati batas ataupun melanggar aturan.
"Kalau bermain politik, maka tentu apabila ada yang kebablasan atau langgar aturan, pasti ada konsekuensinya. Risiko bukan ancaman, tetapi konsekuensi logis dari gerakan yang melewati batas-batas," katanya.
Merasa Diancam
Baca Juga: Tengku Protes: Pak Moeldoko, Anda Kepala Staf Presiden atau Menkopolhukam?
KAMI menjawab balik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang meminta kelompok itu tidak mengganggu stabilitas politik.
KAMI berpesan kepada Moeldoko untuk tidak perlu sampai melemparkan ancaman.
"KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat," kata Presidium KAMI Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).
Menurut Din, sikap arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman kalau masih diterapkan di era demokrasi. Selain itu, Din menyebut kalau KAMI semakin mendapatkan tantangan dan ancaman, justru pihaknya malah bakal beristikamah dalam perjuangan.
Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan," ujarnya.
"KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," tambah Din.
Ganggu Stabilitas
Moeldoko sebelumnya mengklaim tak mempermasalahkan jika ke depan muncul gerakan-gerakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah seperti KAMI.
Kata Moeldoko, selama gagasan tersebut bagian dari demokrasi, ia tak masalah.
Namun kata Moeldoko, jika gagasan -gagasan mengancam stabilitas politik. pemerintah tidak akan akan tinggal diam
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tutur Moeldoko, Kamis (1/10/2020).
Berita Terkait
-
Karier M Qodari Sebelum Jadi KSP, Kekayaannya Capai Rp260 Miliar
-
Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan
-
Mensos Gus Ipul: Penataan PBI-JK Berbasis DTSEN Turunkan Inclusion Error
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?