Suara.com - Dari sekian banyak aturan pemerintah yang harus dipenuhi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah dilarang membuat kerumunan massa.
Sebab, kerumunan massa tanpa jaga jarak apalagi tanpa masker, bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19.
Selain itu, berbagai kegiatan masyarakat terpaksa diurungkan. Sekolah tatap muka dilarang, ibadah dilarang berjamaah, nikah didatangi polisi, konser musik ditiadakan, namun uniknya Pilkada serentak tetap dijalankan.
Belum lama ini, sebuah video tentang hiruk pikuk pilkada viral di media sosial khususnya Twitter hingga membuat heboh warganet.
Pasalnya, dalam video tersebut terekam kerumunan massa yang sedang menyaksikan hiburan di atas panggung besar meski pandemi belum juga teratasi.
"Yang seperti ini bagaimana ceritanya?" tulis pemilik akun @Firman78037840, Sabtu (03/10/2020).
Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada KPU, Bawaslu, Kemenkes, Mahfud MD hingga Satgas penanganan Covid-19.
Dalam video berdurasi satu menit itu, terlihat ribuan massa tengah berjubel-jubel sambil berjoget menikmati pertunjukan konser musik.
Ribuan orang di yang berada di lapangan terbuka itu pun nampak tidak mengenakan masker dan jaga jarak.
Baca Juga: FPI: Pilkada Harus Ditunda, Vaksin Asal China Juga Harus Diganti!
Diduga kejadian tersebut berlangsung di Wakatobi, Sulawesi Utara karena sejumlah orang yang terekam kamera terlihat memakai kaos "2020 Ganti Bupati Wakatobi".
Konser musik yang membuat geram warga pengguna Twitter itu pun langsung mendapat banyak kecaman dari warganet.
"Help help , semua sudah lelah, tolong diskualifikasi untuk efek jera. Calon yang mengadakan kerumunan dan tidak kreatif dalam kampanye, tidak pantas jadi pemimpin, terutama di masa-masa krisis," protes akun @Hespri***
"Deklarasi, kampanye dan pilkada, gak apa-apa, boleh banget. Dianjurkan malah. Sama cafe dan tempat hiburan malam gak apa-apa. Yang gak boleh tuh penjual angkringan, pecel lele, gerobakan di pinggir jalan, gak boleh itu. Tukang Minuman kaki lima, pedagang rokok. Itu gak boleh," timpal @heryS***
Sementara itu pemilik akun @AnggaBM*** memberi pencerahan atas viralnya video kerumunan massa akibat Pilkada tersebut.
"Ini kejadian 6 September lalu, kebetulan daerah ini zona hijau dan nihil covid. Ini bukan kampanye tapi saat deklarasi paslon. Yah walaupun tetap salah mengumpulkan massa yang besar. Beberapa Minggu sebelumnya juga paslon petahana melakukan hal yang sama," ungkpanya.
Berita Terkait
-
Yovie Widianto dan Andi Rianto Gelar Konser 'Miliaran Cinta', Lagu-Lagu Hitsnya Bakal Dirombak Total
-
Deretan Konser Oktober 2025 di Jakarta: Dari Foo Fighters hingga Mariah Carey
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Inul Daratista Siap Goncang Malaysia, Comeback setelah 2 Dekade
-
Joyland Sessions 2025 Siap Hadirkan TV Girl hingga LImpratrice di Senayan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO