Suara.com - Dari sekian banyak aturan pemerintah yang harus dipenuhi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah dilarang membuat kerumunan massa.
Sebab, kerumunan massa tanpa jaga jarak apalagi tanpa masker, bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19.
Selain itu, berbagai kegiatan masyarakat terpaksa diurungkan. Sekolah tatap muka dilarang, ibadah dilarang berjamaah, nikah didatangi polisi, konser musik ditiadakan, namun uniknya Pilkada serentak tetap dijalankan.
Belum lama ini, sebuah video tentang hiruk pikuk pilkada viral di media sosial khususnya Twitter hingga membuat heboh warganet.
Pasalnya, dalam video tersebut terekam kerumunan massa yang sedang menyaksikan hiburan di atas panggung besar meski pandemi belum juga teratasi.
"Yang seperti ini bagaimana ceritanya?" tulis pemilik akun @Firman78037840, Sabtu (03/10/2020).
Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada KPU, Bawaslu, Kemenkes, Mahfud MD hingga Satgas penanganan Covid-19.
Dalam video berdurasi satu menit itu, terlihat ribuan massa tengah berjubel-jubel sambil berjoget menikmati pertunjukan konser musik.
Ribuan orang di yang berada di lapangan terbuka itu pun nampak tidak mengenakan masker dan jaga jarak.
Baca Juga: FPI: Pilkada Harus Ditunda, Vaksin Asal China Juga Harus Diganti!
Diduga kejadian tersebut berlangsung di Wakatobi, Sulawesi Utara karena sejumlah orang yang terekam kamera terlihat memakai kaos "2020 Ganti Bupati Wakatobi".
Konser musik yang membuat geram warga pengguna Twitter itu pun langsung mendapat banyak kecaman dari warganet.
"Help help , semua sudah lelah, tolong diskualifikasi untuk efek jera. Calon yang mengadakan kerumunan dan tidak kreatif dalam kampanye, tidak pantas jadi pemimpin, terutama di masa-masa krisis," protes akun @Hespri***
"Deklarasi, kampanye dan pilkada, gak apa-apa, boleh banget. Dianjurkan malah. Sama cafe dan tempat hiburan malam gak apa-apa. Yang gak boleh tuh penjual angkringan, pecel lele, gerobakan di pinggir jalan, gak boleh itu. Tukang Minuman kaki lima, pedagang rokok. Itu gak boleh," timpal @heryS***
Sementara itu pemilik akun @AnggaBM*** memberi pencerahan atas viralnya video kerumunan massa akibat Pilkada tersebut.
"Ini kejadian 6 September lalu, kebetulan daerah ini zona hijau dan nihil covid. Ini bukan kampanye tapi saat deklarasi paslon. Yah walaupun tetap salah mengumpulkan massa yang besar. Beberapa Minggu sebelumnya juga paslon petahana melakukan hal yang sama," ungkpanya.
Selengkapnya di sini.
Berita Terkait
-
Tiketnya Hampir Ludes, Intip Prediksi Setlist Konser My Chemical Romance di Jakarta
-
War Tiket Konser Day 3 BTS Capai 900 Ribu Antrean, Kurang dari 1 Jam!
-
Ada Jakarta! U-Know TVXQ Bagikan Jadwal Tur Konser Solo Perdana di Asia
-
Janji Kampanye dan Realitas Politik: Menakar Jarak Antara Prabowo dan Pascabowo
-
Efek Domino Pandemi Bikin Harga Mobil Bekas Gagal Turun
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!