Suara.com - Front Pembela Islam atau FPI menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap menggelar penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat covid-19. FPI juga menyoroti penggunaan vaksin covid Sinovac yang berasal dari China.
Juru Bicara FPI Munarman menyayangkan, di tengah tenaga kesehatan yang berjuang justru sejumlah masyarakat melanggar aturan protokol kesehatan dengan menghadiri konser musik yang diadakan peserta Pilkada 2020.
"Terbukti bahwa rangkaian proses dalam Pilkada 2020 ini tidak bisa mencegah mobilisasi massa yang seharusnya dihindari," kata Munarman dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2020).
Di sisi lain, kata Munarman, pemerintah terkesan memaksakan dalam memberikan vaksin Sinovac asal China. Padahal, menurutnya asal usul bahan pembuatan vaksin tersebut belum diketahui halal atau tidak.
"Ada pihak yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat maka dibenarkan penggunaan zat yang haram untuk pengobatan," ujarnya.
Munarman merasa heran dan bertanya-tanya, jika kekinian situasi dalam keadaan darurat, mengapa penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan.
"Sungguh kondisi di luar nalar apabila di satu sisi kegiatan yang bersifat keagamaan Islam atas kesadaran umat Islam sendiri membatasi diri dan membatasi mobilisasi massa. Penguasa juga memaksakan kehendak kepada rakyat untuk membatasi kegiatan masyarakat sehari hari," tuturnya.
"Namun disisi lain kegiatan Pilkada 2020 yang sarat dengan mobilisasi massa, hura hura konser musik yang membuktikan tidak ada kondisi darurat," sambungnya.
Untuk itu, Munarman mendesak agar pemerintah segera menghentikan tahapan Pilkada 2020. Selain itu, FPI juga meminta penggunaan vaksin Sinovac bisa diganti dengan vaksin buatan dalam negeri.
Baca Juga: Formappi: Perlu Diterbitkan Perppu Atur Pelanggaran Protokol di Pilkada
"Menghentikan pemaksaan penggunaan vaksin sinovac dengan menggantinya dengan vaksin produksi anak bangsa yang sedang dalam proses produksi yang lebih sesuai dengan jenis virus yang ada di Indonesia," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
KPK Telusuri Dugaan Ridwan Kamil Pakai Uang Korupsi BJB untuk Pilkada Jakarta 2024
-
Geger Boven Digoel: MK Tolak Gugatan, Ijazah SMA Jadi Sorotan di Pilkada 2024!
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram