Suara.com - Front Pembela Islam atau FPI menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap menggelar penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat covid-19. FPI juga menyoroti penggunaan vaksin covid Sinovac yang berasal dari China.
Juru Bicara FPI Munarman menyayangkan, di tengah tenaga kesehatan yang berjuang justru sejumlah masyarakat melanggar aturan protokol kesehatan dengan menghadiri konser musik yang diadakan peserta Pilkada 2020.
"Terbukti bahwa rangkaian proses dalam Pilkada 2020 ini tidak bisa mencegah mobilisasi massa yang seharusnya dihindari," kata Munarman dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2020).
Di sisi lain, kata Munarman, pemerintah terkesan memaksakan dalam memberikan vaksin Sinovac asal China. Padahal, menurutnya asal usul bahan pembuatan vaksin tersebut belum diketahui halal atau tidak.
"Ada pihak yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat maka dibenarkan penggunaan zat yang haram untuk pengobatan," ujarnya.
Munarman merasa heran dan bertanya-tanya, jika kekinian situasi dalam keadaan darurat, mengapa penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan.
"Sungguh kondisi di luar nalar apabila di satu sisi kegiatan yang bersifat keagamaan Islam atas kesadaran umat Islam sendiri membatasi diri dan membatasi mobilisasi massa. Penguasa juga memaksakan kehendak kepada rakyat untuk membatasi kegiatan masyarakat sehari hari," tuturnya.
"Namun disisi lain kegiatan Pilkada 2020 yang sarat dengan mobilisasi massa, hura hura konser musik yang membuktikan tidak ada kondisi darurat," sambungnya.
Untuk itu, Munarman mendesak agar pemerintah segera menghentikan tahapan Pilkada 2020. Selain itu, FPI juga meminta penggunaan vaksin Sinovac bisa diganti dengan vaksin buatan dalam negeri.
Baca Juga: Formappi: Perlu Diterbitkan Perppu Atur Pelanggaran Protokol di Pilkada
"Menghentikan pemaksaan penggunaan vaksin sinovac dengan menggantinya dengan vaksin produksi anak bangsa yang sedang dalam proses produksi yang lebih sesuai dengan jenis virus yang ada di Indonesia," tandasnya.
Berita Terkait
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!
-
Buntut Demo Agustus 2025 di Depan Polres Jakut, 60 Terdakwa Dituntut 1 Tahun Penjara