Suara.com - Front Pembela Islam atau FPI menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap menggelar penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat covid-19. FPI juga menyoroti penggunaan vaksin covid Sinovac yang berasal dari China.
Juru Bicara FPI Munarman menyayangkan, di tengah tenaga kesehatan yang berjuang justru sejumlah masyarakat melanggar aturan protokol kesehatan dengan menghadiri konser musik yang diadakan peserta Pilkada 2020.
"Terbukti bahwa rangkaian proses dalam Pilkada 2020 ini tidak bisa mencegah mobilisasi massa yang seharusnya dihindari," kata Munarman dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2020).
Di sisi lain, kata Munarman, pemerintah terkesan memaksakan dalam memberikan vaksin Sinovac asal China. Padahal, menurutnya asal usul bahan pembuatan vaksin tersebut belum diketahui halal atau tidak.
"Ada pihak yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat maka dibenarkan penggunaan zat yang haram untuk pengobatan," ujarnya.
Munarman merasa heran dan bertanya-tanya, jika kekinian situasi dalam keadaan darurat, mengapa penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan.
"Sungguh kondisi di luar nalar apabila di satu sisi kegiatan yang bersifat keagamaan Islam atas kesadaran umat Islam sendiri membatasi diri dan membatasi mobilisasi massa. Penguasa juga memaksakan kehendak kepada rakyat untuk membatasi kegiatan masyarakat sehari hari," tuturnya.
"Namun disisi lain kegiatan Pilkada 2020 yang sarat dengan mobilisasi massa, hura hura konser musik yang membuktikan tidak ada kondisi darurat," sambungnya.
Untuk itu, Munarman mendesak agar pemerintah segera menghentikan tahapan Pilkada 2020. Selain itu, FPI juga meminta penggunaan vaksin Sinovac bisa diganti dengan vaksin buatan dalam negeri.
Baca Juga: Formappi: Perlu Diterbitkan Perppu Atur Pelanggaran Protokol di Pilkada
"Menghentikan pemaksaan penggunaan vaksin sinovac dengan menggantinya dengan vaksin produksi anak bangsa yang sedang dalam proses produksi yang lebih sesuai dengan jenis virus yang ada di Indonesia," tandasnya.
Berita Terkait
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan