Suara.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta tengah membahas Raperda penanganan corona yang diajukan Gubernur Anies Baswedan. Namun, regulasi yang dibuat dianggap terlalu menuntut masyarakat.
Kepala Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan aturan yang dibuat Anies terlalu banyak menuntut masyarakat dalam berkegiatan. Namun, Anies tak memberikan banyak dukungan pada rakyat yang aktivitasnya dibatasi.
"Terkesan perda ini menuntut terlalu banyak dari masyarakat, sementara yang diberikan kurang memadai. Istilahnya masyarakat harus begini, harus begini, harus begini," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Selasa (6/10/2020).
Politisi PDIP ini menilai seharusnya Anies menyadari meski di tengah pandemi, masyarakat tetap butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hariannya.
Seharusnya kata dia, ada dukungan yang membuat pembatasan dan kebutuhan warga terpenuhi.
"Realitanya masyarakat kan hidup yang sebagian besar kerja hari untuk makan hari ini, hal-hal seperti ini kan harus diperhatikan. Jadi imbauan tinggal di rumah itu selaras dengan dukungan yang diberikan kira-kira begitu," katanya.
Anies, kata Pantas, harus bisa memikirkan bagaimana cara menanggulangi akibat dari aturan yang dia buat. Karena itu ia menantikan solusi kongkrit agar tak ada lagi keresahan saat PSBB berlangsung.
"PSBB apa semuanya ya tidak boleh buka usaha apa semuanya. Tapi dukungan terhadap kebijakan ini kan punya akibat. Antisipasi terhadap akibat ini kan tidak terjadi," tuturnya.
Pantas menyarankan Anies dan jajarannya menggencarkan sosialisasi pada penanganan corona. Tujuannya agar masyarakat sadar dan dengan sendirinya terdorong untuk taat aturan.
Baca Juga: Ini Alasan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja
"Agar masyarakat sungguh-sungguh berperilaku seperti yang diinginkan, hal itu harus sungguh-sungguh rasional. Jadi masyarakat sadar kenapa melakukan ini, karena dia butuh ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ini Alasan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja
-
VIDEO: Massa Lempar Bom Molotov ke Gedung DPRD Jabar
-
Detik-detik Massa Aksi Lempar Bom Molotov ke DPRD Jabar
-
Anak Buah Anies dan DPRD Debat, Bicarakan Insentif Nakes di Perda Corona
-
Aksi Menolak Omnibus Law Ricuh, Polisi Bubarkan Massa di DPRD Jawa Barat
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah