Suara.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta tengah membahas Raperda penanganan corona yang diajukan Gubernur Anies Baswedan. Namun, regulasi yang dibuat dianggap terlalu menuntut masyarakat.
Kepala Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan aturan yang dibuat Anies terlalu banyak menuntut masyarakat dalam berkegiatan. Namun, Anies tak memberikan banyak dukungan pada rakyat yang aktivitasnya dibatasi.
"Terkesan perda ini menuntut terlalu banyak dari masyarakat, sementara yang diberikan kurang memadai. Istilahnya masyarakat harus begini, harus begini, harus begini," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Selasa (6/10/2020).
Politisi PDIP ini menilai seharusnya Anies menyadari meski di tengah pandemi, masyarakat tetap butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hariannya.
Seharusnya kata dia, ada dukungan yang membuat pembatasan dan kebutuhan warga terpenuhi.
"Realitanya masyarakat kan hidup yang sebagian besar kerja hari untuk makan hari ini, hal-hal seperti ini kan harus diperhatikan. Jadi imbauan tinggal di rumah itu selaras dengan dukungan yang diberikan kira-kira begitu," katanya.
Anies, kata Pantas, harus bisa memikirkan bagaimana cara menanggulangi akibat dari aturan yang dia buat. Karena itu ia menantikan solusi kongkrit agar tak ada lagi keresahan saat PSBB berlangsung.
"PSBB apa semuanya ya tidak boleh buka usaha apa semuanya. Tapi dukungan terhadap kebijakan ini kan punya akibat. Antisipasi terhadap akibat ini kan tidak terjadi," tuturnya.
Pantas menyarankan Anies dan jajarannya menggencarkan sosialisasi pada penanganan corona. Tujuannya agar masyarakat sadar dan dengan sendirinya terdorong untuk taat aturan.
Baca Juga: Ini Alasan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja
"Agar masyarakat sungguh-sungguh berperilaku seperti yang diinginkan, hal itu harus sungguh-sungguh rasional. Jadi masyarakat sadar kenapa melakukan ini, karena dia butuh ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ini Alasan Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja
-
VIDEO: Massa Lempar Bom Molotov ke Gedung DPRD Jabar
-
Detik-detik Massa Aksi Lempar Bom Molotov ke DPRD Jabar
-
Anak Buah Anies dan DPRD Debat, Bicarakan Insentif Nakes di Perda Corona
-
Aksi Menolak Omnibus Law Ricuh, Polisi Bubarkan Massa di DPRD Jawa Barat
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran
-
Jakbar Darurat Judol, 89 Ribu Warga Setor Rp600 Miliar ke Bandar
-
Momen Hangat di Istana, Presiden Belarus Hadiahi Prabowo Pena Emas
-
Skandal Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Proyek Motor BGN
-
Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Bakal Urai Kemacetan Grogol Hingga Slipi
-
Main Proyek Ompreng MBG, Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan Ditahan Kejagung Terkait Korupsi BGN!
-
Indonesia-Belarus Luncurkan Roadmap Kerja Sama Bilateral, Fokus Pangan dan Energi
-
Lagu Bupati Purwakarta Om Zein Diduga Rendahkan Perempuan, Gerindra Ingatkan Kader Jaga Etika
-
Untar Hormati Proses Hukum Gugatan Mahasiswa, Klaim Sudah Upayakan Penyelesaian Kekeluargaan