Dokter Tirta Senggol Moeldoko: Buat KSP, Komunikasi Publik Harus Diperbaiki

Suara.com - Dokter Tirta Mandira Hudhi menyarankan agar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memperbaiki komunikasi publik dirinya dan jajaran juru bicara Istana soal Covid-19.

Dokter Tirta menyoroti pernyataan Moeldoko ketika melakukan kunjungan ke Jawa Tengah pada Jumat (2/10/2020). Dalam kunjungan itu, Moeldoko melontarkan pernyataan soal definisi pasien covid-19 yang mengundang kontroversi.

"Tadi saya diskusi banyak dengan Pak Gubernur, salah satunya adalah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat Covid-19," kata Moeldoko.

Sebab sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19. Padahal sebenarnya, hasil tesnya negatif.

"Ini perlu diluruskan, agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," imbuh Moeldoko.

Menanggapi pernyataan Moeldoko itu, dokter Tirta menilai ada beberapa poin permasalahan tingkat atas yang mempengaruhi kesalahan data dan angka pasien covid-19 di Indonesia. Ia pun menyentil Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan yang turut hadir sebagai narasumber malam itu.

"Secara enggak langsung, Pak Dany mengakui ada kesalahan di bagian sistem. Kedua, sebenarnya mengakui juga ada komunikasi publik yang harus dilakukan perbaikan, oleh Pak Moeldoko," kata dokter Tirta dilansir dari tayangan Indonesia Lawyers Club Tv One, Rabu (7/10/2020).

Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam membuat statemen. Terlebih di situasi pandemi yang rentan memancing sentimen masyarakat.

"Jangan sampai membuat masyarakat menjadi bingung dan menduga-duga,"

Baca Juga: Heran Omnibus Law Disahkan saat Pandemi, dr Tirta: Urgensinya di Mana?

"Mungkin buat KSP atau jajarannya, komunikasi publik itu harus diperbaiki," lanjut Tirta.

Selain itu, dokter Tirta juga menyentil para pejabat agar tidak segan meminta maaf kepada publik.

"Budaya minta maaf, itu yang jadi krisis di sini. Jadi sebenarnya budaya minta maaf Pak, itu yang diharapkan pasien. Mbok nek salah ngakuo Pak (Kalau salah mengaku saja Pak -red). Jangan berbelit-belit," kata dia menggebu-gebu.

Perihal budaya minta maaf ini disinggung Tirta ketika mendapati ada sejumlah keluarga pasien yang protes karena kesalahan data yang menyebut bahwa anggota keluarga mereka terpapar covid-19.

"Kan jelas rumah sakit sudah sesuai prosedur, pasien sesuai prosedur, dua kali swab negatif baru keluar. Kalau bisa Dinkes setempat evaluasi kok bisa salah input datanya," jelas Tirta.

"Jangan langsung apa-apa defense dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal rumah sakit yang sengaja mengcovidkan seluruh pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah dibantah oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ketua IDI Kota Semarang, Elang Sumambar menegaskan bahwa pernyataan itu tidak berdasar. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan verifikasi data kepada pihak rumah sakit jika terjadi tudingan semacam itu.

"Misalnya gini ada pasien datang dengan kondisi yang jelek dan harus masuk ICU. Ini kan harus di swab dulu tapi karena butuh waktu hingga hasilnya keluar dan kebetulan si pasien meninggal. Maka, sesuai dengan peraturan dari Kemenkes dia harus dimakamakan dengan protokol COVID-19," jelas dia saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/10/2020).