Suara.com - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menentang keras aksi mogok nasional hingga aksi demo yang dilakukan buruh.
Bahkan, beberapa kalangan pengusaha telah menyiapkan sanksi kepada pekerjanya yang ikut-ikutan melakukan mogok nasional hingga aksi demo.
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, menilai bahwa para buruh saat ini sudah siap menerima resiko.
Jiwa militansi buruh untuk berjuang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja membuat ancaman itu tak akan membuat gentar.
"Karena kan ini merupakan perjuangan untuk masa depan mereka tentang UU yang tidak pro pada pekerja dan buruh. Jadi ketika ada ancaman tidak diberikan uang makan saya kira jiwa militansi mereka tidak akan terpengaruh dengan itu," kata Elly saat dihubungi Suara.com, Rabu (7/10/2020).
Elly mengatakan, bahwa ancaman-ancaman seperti memberikan surat peringatan hingga tak ada uang makan merupakan tindakan tak wajar dari pengusaha. Namun buruh disebutnya tak akan terpengaruh.
Sementara di sisi lain, Elly mengatakan, adanya ancaman tersebut tergantung buruh melakukan negosiasi dengan para pengusahanya. Menurutnya, banyak juga pengusaha lain yang memberikan izin untuk buruh menggelar aksi.
"Barangkali itu juga sebenarnya tidak bisa karena ini kan hak menyampaikan pendapat tapi juga bagaimana buruh membuat peran dan melakukan komunikasi dengan itu saya kira ini memang kemarahan pengusaha saat ini," tuturnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menentang keras aksi mogok nasional hingga aksi demo yang dilakukan buruh.
Baca Juga: 950 Personel Polda Kawal Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law di DPRD Sumbar
Beberapa kalangan pengusaha telah menyiapkan sanksi kepada beberapa buruh atau pekerja yang ikut-ikutan melakukan mogok nasional hingga aksi demo.
"Kita berikan sanksi, jelas-jelas engga ada alasan di dalam perusahaan, ya kita berikan sanksi," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi Suara.com, yang ditulis Rabu (7/10/2020).
Adapun sanksinya akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, diberikan surat peringatan atau tak dapat uang harian seperti uang makan.
"Sanksinya bisa dianggap mangkir, surat peringatan dan engga dapet uang harian, kan no work no pay," jelas dia.
Menurut Hariyadi, aksi mogok dan demo buruh itu sangat merugikan para pekerja. Namun demikian ia tak merinci berapa kerugian yang didapat pengusaha.
Berita Terkait
-
950 Personel Polda Kawal Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law di DPRD Sumbar
-
Hari Kedua Demo Buruh, Polisi Bekasi Tambah Pasukan Jadi Ribuan Personel
-
7 Dampak Negatif UU Cipta Kerja Terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan
-
Pengusaha Ancam Tak Beri Uang Makan Hingga SP ke Buruh yang Hobi Demo
-
Beredar Foto Gedung DPR Dijual Rp 666 di Online Shop, Warganet: Kemahalan!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan