Suara.com - Kekecewaan masyarakat usai DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja berbuah beredarnya iklan gedung DPR dijual di online shop.
Iklan itu banyak dibuat oleh sejumlah akun onlinsehop di sejumlah portal marketplace dengan beragam harga.
Akun Twitter @txtdarisuroboyo menemukan adanya iklan gedung DPR dijual dengan harga Rp 666.
Sementara itu pantauan Suara.com, beberapa akun online shop menjualnya dengan harga sekitar Rp 5000 hingga Rp 10.000.
Tertulis di iklan itu bahwa gedung dijual beserta anggota dewan dan isinya.
"Gedung 80% masih bagus minus isinya sudah bobrok," demikian deskripsi produk yang ditulis oleh si pembuat iklan.
Menanggapi vialnya gedung DPR dijual di online shop itu, warganet ramai-ramai berkomentar. Ada yang meminta agar harga tersebut bisa ditawar, ada pula yang meminta agar digratiskan saja.
"Kemahalan!" protes @_sele***.
"Di-giveaway aja itu mah enggak usah dijual," komentar @puppyg****.
Baca Juga: Nyusahin Rakyat, Gedung DPR Dijual Murah Mulai dari Rp 5.000
"Coba yang dibakar ini, bukan Kejagung," tulis @yrdn****.
"Mending dijadiin posko aja buat yang kena bencana kasihan mereka, karena mereka lebih pantas sebenarnya dibandingkan anggota DPR," imbuh @caww****.
Warganet ramai-ramai blokir akun medsos DPR RI
Selain ramai menjual gedung wakil rakyat di online shop, sebelumnya para warganet juga telah ramai memblokir akun Twitter dan Instagram resmi milik DPR RI.
Bukan saja memblokir akun, warganet juga membanjiri kolom komentar setiap unggahan sosial media DPR RI dengan berbagai pernyataan protes terkait pengesahan RUU Cipta Kerja.
"Yang punya akun baik IG or Twitter, ayo report ramai-ramai akun-akun DPR, @jokowi @airlangga_hrt @KawanLBP Puan Maharani, partai-partai yang mendukung pengesahan Omnibus Law," ajak akun Twitter @AksiLang****.
Berita Terkait
-
Website KPU Jember Dihack, Ada Umpatan Buat DPR dan Tolak Omnibus Law
-
Nyusahin Rakyat, Gedung DPR Dijual Murah Mulai dari Rp 5.000
-
Tawarkan Bantuan Pulihkan Instagram DPR, Lutfi Agizal Dibully Habis-habisan
-
14 Organisasi Ini Akan Turun Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Makassar
-
Rizal Sentil Jokowi: Bukan Fokus Cari Solusi, Tapi Sibuk Ciptakan Masalah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO