Suara.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada meminta pemerintah membuktikan klaim Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto terkait pernyataan bahwa aksi menolak UU Cipta Kerja ada yang menunggangi.
Peneliti Pukat UGM Agung Nugroho mengatakan, aksi-aksi yang digelar buruh bersama mahasiswa di Indonesia untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja murni karena aturan itu merugikan rakyat.
"Silahkan pemerintah buktikan siapa yang menunggangi dari aksi-aksi buruh dan mahasiswa," tegas Agung kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Agung menyebut, aksi-aksi menolak UU Cipta Kerja semakin massif dilakukan di berbagai daerah Indonesia, karena UU tersebut tidak menyejahterakan rakyat.
Ia mengatakan, hal itu terbukti dari pasal-pasal UU Cipta Kerja yang menurutnya menggerus hak-hak para pekerja.
"Kalau saya meyakinim justru UU Cipta Kerja yang dipenuhi kepentingan tertentu. Wajar hal ini menjadi perhatian masyarakat buruh dan mahasiswa mereka melakukan unjuk rasa menuntut untuk mencabut membatalkan UU cipta kerja," ucap Agung.
"Karena memang ini mereka berangkat dari hati mau turun ke jalan. Karena mereka merasa akan terdampak kedepanya melalui UU Cipta Kerja," tutup Agung
Sebelumnya, Airlangga menyebut, banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena disponsori seseorang.
Tudingan tersebut dikatakan Airlangga karena pemerintah sangat jengkel dengan aksi demo di tengah pandemi virus corona tersebut.
Baca Juga: Umpatan Khas Surabaya Menggema di Depan Gedung Grahadi Surabaya
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10/2020).
Dengan yakin Airlangga mengklaim bahwa UU ini sudah sangat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan buruh.
Tag
Berita Terkait
-
Umpatan Khas Surabaya Menggema di Depan Gedung Grahadi Surabaya
-
Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Depan DPRD DIY Disertai Lemparan Molotov
-
Gelombang Demonstrasi di Jakarta, Sejumlah Rute TransJakarta Dialihkan
-
Malang Membara, Molotov Dibalas Gas Air Mata, Satu Mobil Terbakar
-
Dekati Barikade, Aksi Pelajar Sempat Memanas di Kawasan Patung Kuda
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan