Suara.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada meminta pemerintah membuktikan klaim Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto terkait pernyataan bahwa aksi menolak UU Cipta Kerja ada yang menunggangi.
Peneliti Pukat UGM Agung Nugroho mengatakan, aksi-aksi yang digelar buruh bersama mahasiswa di Indonesia untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja murni karena aturan itu merugikan rakyat.
"Silahkan pemerintah buktikan siapa yang menunggangi dari aksi-aksi buruh dan mahasiswa," tegas Agung kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Agung menyebut, aksi-aksi menolak UU Cipta Kerja semakin massif dilakukan di berbagai daerah Indonesia, karena UU tersebut tidak menyejahterakan rakyat.
Ia mengatakan, hal itu terbukti dari pasal-pasal UU Cipta Kerja yang menurutnya menggerus hak-hak para pekerja.
"Kalau saya meyakinim justru UU Cipta Kerja yang dipenuhi kepentingan tertentu. Wajar hal ini menjadi perhatian masyarakat buruh dan mahasiswa mereka melakukan unjuk rasa menuntut untuk mencabut membatalkan UU cipta kerja," ucap Agung.
"Karena memang ini mereka berangkat dari hati mau turun ke jalan. Karena mereka merasa akan terdampak kedepanya melalui UU Cipta Kerja," tutup Agung
Sebelumnya, Airlangga menyebut, banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena disponsori seseorang.
Tudingan tersebut dikatakan Airlangga karena pemerintah sangat jengkel dengan aksi demo di tengah pandemi virus corona tersebut.
Baca Juga: Umpatan Khas Surabaya Menggema di Depan Gedung Grahadi Surabaya
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10/2020).
Dengan yakin Airlangga mengklaim bahwa UU ini sudah sangat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan buruh.
Tag
Berita Terkait
-
Umpatan Khas Surabaya Menggema di Depan Gedung Grahadi Surabaya
-
Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Depan DPRD DIY Disertai Lemparan Molotov
-
Gelombang Demonstrasi di Jakarta, Sejumlah Rute TransJakarta Dialihkan
-
Malang Membara, Molotov Dibalas Gas Air Mata, Satu Mobil Terbakar
-
Dekati Barikade, Aksi Pelajar Sempat Memanas di Kawasan Patung Kuda
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!