Suara.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada meminta pemerintah membuktikan klaim Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto terkait pernyataan bahwa aksi menolak UU Cipta Kerja ada yang menunggangi.
Peneliti Pukat UGM Agung Nugroho mengatakan, aksi-aksi yang digelar buruh bersama mahasiswa di Indonesia untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja murni karena aturan itu merugikan rakyat.
"Silahkan pemerintah buktikan siapa yang menunggangi dari aksi-aksi buruh dan mahasiswa," tegas Agung kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Agung menyebut, aksi-aksi menolak UU Cipta Kerja semakin massif dilakukan di berbagai daerah Indonesia, karena UU tersebut tidak menyejahterakan rakyat.
Ia mengatakan, hal itu terbukti dari pasal-pasal UU Cipta Kerja yang menurutnya menggerus hak-hak para pekerja.
"Kalau saya meyakinim justru UU Cipta Kerja yang dipenuhi kepentingan tertentu. Wajar hal ini menjadi perhatian masyarakat buruh dan mahasiswa mereka melakukan unjuk rasa menuntut untuk mencabut membatalkan UU cipta kerja," ucap Agung.
"Karena memang ini mereka berangkat dari hati mau turun ke jalan. Karena mereka merasa akan terdampak kedepanya melalui UU Cipta Kerja," tutup Agung
Sebelumnya, Airlangga menyebut, banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena disponsori seseorang.
Tudingan tersebut dikatakan Airlangga karena pemerintah sangat jengkel dengan aksi demo di tengah pandemi virus corona tersebut.
Baca Juga: Umpatan Khas Surabaya Menggema di Depan Gedung Grahadi Surabaya
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10/2020).
Dengan yakin Airlangga mengklaim bahwa UU ini sudah sangat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan buruh.
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Umpatan Khas Surabaya Menggema di Depan Gedung Grahadi Surabaya
 - 
            
              Ricuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Depan DPRD DIY Disertai Lemparan Molotov
 - 
            
              Gelombang Demonstrasi di Jakarta, Sejumlah Rute TransJakarta Dialihkan
 - 
            
              Malang Membara, Molotov Dibalas Gas Air Mata, Satu Mobil Terbakar
 - 
            
              Dekati Barikade, Aksi Pelajar Sempat Memanas di Kawasan Patung Kuda
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!