Suara.com - Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak usah takut terhadap pergerakan massa yang melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia memandang pemerintah seharusnya menerima aspirasi bukan justru lari.
Sebagaimana diketahui, massa dari berbagai kalangan melakukan aksi di sekitar Istana Negara. Namun pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.
"Dalam alam demokrasi Pancasila wajar ada masyarakat yang protes lewat mekanisme demo. Pemerintah jangan fobia dan lari, mereka juga pasti punya alasan yang kuat apa lagi di tengah pandemi Covid-19," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).
Mardani menganggap sikap pemerintah menanggapi unjuk rasa di berbagai daerah terbilang cuek.
Pemerintah terkesan tutup kuping atas semua kritik dari rakyat.
Bahkan, ia menyindir, sikap Jokowi yang memilih mengunjungi food estate di Kalteng dan meninggalkan berbagai penyampaikan pendapat dari massa aksi.
“Pemerintah seolah-olah tutup kuping sambil lalu pergi ke sawah melihat singkong lewat drone padahal di luar orang teriak-teriak minta tolong,” kata Mardani.
Mardani sekaligus mengkritisi penanganan demontrasi oleh aparat kepolisian yang dinilai represif.
Baca Juga: Aksi Protes Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 398 Ton Sampah
"Saya menyesalkan berbagai aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di bebergai provinsi diwarnai kekerasan, berbagai video viral yang berdar seperti bukan laku manusiawi saja, saya juga berharap penyampaian aspirasi bisa secara tertib dan menjaga fasilitas publik," ujar Mardani.
Tinjau Peternakan Bebek
Kemarin, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk meninjau lumbung pangan (food estate) berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu.
Kunjungan Jokowi ini dilakukkan saat ribuan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di Jakarta dan Istana Bogor. Massa menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan.
Tidak hanya di Jakarta dan Bogor, buruh dan mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia juga menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus