Suara.com - Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak usah takut terhadap pergerakan massa yang melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia memandang pemerintah seharusnya menerima aspirasi bukan justru lari.
Sebagaimana diketahui, massa dari berbagai kalangan melakukan aksi di sekitar Istana Negara. Namun pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.
"Dalam alam demokrasi Pancasila wajar ada masyarakat yang protes lewat mekanisme demo. Pemerintah jangan fobia dan lari, mereka juga pasti punya alasan yang kuat apa lagi di tengah pandemi Covid-19," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).
Mardani menganggap sikap pemerintah menanggapi unjuk rasa di berbagai daerah terbilang cuek.
Pemerintah terkesan tutup kuping atas semua kritik dari rakyat.
Bahkan, ia menyindir, sikap Jokowi yang memilih mengunjungi food estate di Kalteng dan meninggalkan berbagai penyampaikan pendapat dari massa aksi.
“Pemerintah seolah-olah tutup kuping sambil lalu pergi ke sawah melihat singkong lewat drone padahal di luar orang teriak-teriak minta tolong,” kata Mardani.
Mardani sekaligus mengkritisi penanganan demontrasi oleh aparat kepolisian yang dinilai represif.
Baca Juga: Aksi Protes Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 398 Ton Sampah
"Saya menyesalkan berbagai aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di bebergai provinsi diwarnai kekerasan, berbagai video viral yang berdar seperti bukan laku manusiawi saja, saya juga berharap penyampaian aspirasi bisa secara tertib dan menjaga fasilitas publik," ujar Mardani.
Tinjau Peternakan Bebek
Kemarin, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk meninjau lumbung pangan (food estate) berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu.
Kunjungan Jokowi ini dilakukkan saat ribuan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di Jakarta dan Istana Bogor. Massa menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan.
Tidak hanya di Jakarta dan Bogor, buruh dan mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia juga menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Berita Terkait
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden