Sederet Hoaks Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibantah Jokowi

Hoaks omnibus law UU Cipta Kerja yang keempat terkait kabar bahwa perusahaan bebas melakukan PHK sepihak. Menurut Presiden Jokowi, ini tidak benar. Perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak apalagi tanpa memberikan pesangon.

5. Jaminan Sosial Dihilangkan

Ketika dulu ada jaminan sosial yang cukup untuk mensubsidi pekerja, kini tiba-tiba muncul isu jaminan sosial di hilangkan. Hal itu juga ikut memicu UU Cipta Kerja ditolak masyarakat.

Presiden Jokowi mengklarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Jaminan sosial tetap ada, termasuk juga jaminan kesejahteraan lainnya.

6. Penghapusan Izin Amdal

Hal lain yang menarik perhatian massa demo ialah tentang penghapusan izin amdal. Amdal ialah analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini berlaku pada perusahaan yang mau membuka usaha di suatu lingkungan baru. Perusahaan dan pemerintah setempat harus melakukan cek dan uji analisis dampak lingkungan pendirian perusahaan kepada lingkungan.

Hoaks omnibus law UU Cipta Kerja tersebut tidak dibenarkan oleh Presiden. Amdal tetap ada untuk menjamin keamanan dan kesehatan lingkungan. Presiden menekankan adanya pendampingan dan pengawasan, bahkan tak hanya ke perusahaan besar tapi juga ke UMKM.

7. Komersialisasi Pendidikan

Selain hal-hal di atas, disebutkan juga isu mengenai komersialisasi pendidikan. Hal itu ditangkis oleh Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa aturan tersebut berlaku hanya kepada sektor pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja melainkan undang-undang khusus sendiri mengenai pendidikan oleh Kemendikbud. Isu yang ramai ialah pendirian pondok pesantren.

Baca Juga: Kominfo Ungkap 12 Hoaks dan Fakta soal Omnibus Law Cipta Kerja

Presiden Jokowi mengatakan pendirian pondok pesantren jelas tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Itu berada dalam wilayah kerja Kemendikbud. Aturan yang masih ada selama ini yang tetap berlaku.

8. Pencabutan Wewenang Pemda

Isu lain yang cukup memanas ialah tentang sentralisasi kewenangan sehingga secara tidak langsung terjadi pencabutan wewenang Pemda.

Faktanya, Presiden Jokowi mengatakan UU Cipta Kerja tidak melakukan sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perizinan dan pengawasan usaha tetap dilakukan oleh pemerintah daerah yang menjadi kawasan ekonomi atau menjadi target pembukaan usaha. Norma standar prosedur dan kriteria saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

9. Bank Tanah

Diberitakan pula kemunculan bank tanah karena UU Cipta Kerja. Isu ini pun dijawab oleh Presiden Jokowi. Hanya ini satu-satunya yang dibenarkan.

Alasannya, negara memerlukan bank tanah untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria. Hal ini sangat penting juga karena ditujukan untuk menjamin akses masyarakat kepada kepemilikan tanah dan lahan garapan.

Demikian hoaks omnibus law UU Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi. Semoga bisa diresapi dengan baik sehingga memberikan gambaran umum mengenai fungsi pengesahan UU Cipta Kerja.

Kontributor : Mutaya Saroh