Suara.com - Polda Metro Jaya telah siap untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020) besok.
Aksi tersebut akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana mengungkapkan, pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait aksi tersebut. Diperkirakan akan ada seribu orang akan turun dalam aksi kali ini.
"Polri sudah siap mengamankan aksi besok, ya. Khusus untuk di Istana tentunya kami maksimalkan untuk pengamanannnya," ucap Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).
Nana menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah massa yang akan turun ke jalan terkait jumlah personel yang akan disiagakan.
Dia menegaskan, jajaran TNI-Polri siap untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
"Intinya kami menyesuaikan dengan jumlah massa. Kami, untuk anggota dalam hal ini Polri, TNI sudah siap mengamankan aksi unjuk rasa. Kami akan kawal. Kami akan amankan. Dan tadi apel persiapan sudah kami lakukan," jelasnya.
Sebelumnya, kelompok FPI dan PA 212 akan demo UU Cipta Kerja menyerbu kantor Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020). Mereka akan bedemo bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan ormas lainnya.
Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, esok hari. Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.
Baca Juga: Cegah Demo Susulan, TNI-Polri Bakal Patroli Keliling Jakarta
"Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, disitat Minggu (11/10/2020) kemarin.
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20, PA 212 dkk Minta Indonesia Tiru Qatar Boikot Rusia karena Perang
-
Imbas Demo PA 212 Tolak Israel Ikut Piala Dunia U-20 di Indonesia, TransJakarta Ubah Rute Penumpang, Simak Ini!
-
Antisipasi Penyusup, Ratusan Polisi Jaga Demo PA 212 Soal Protes Pembakaran Alquran di Kedubes Swedia
-
Protes Pembakaran Alquran, PA 212 Gelar Demo: Usir Dubes Swedia Dan Belanda Dari Indonesia!
-
Gelar Demo 411, GNPR dan PA 212 Desak Jokowi Mundur Imbas Dugaan Ijazah Palsu
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Fakta Baru 11 Bayi di Sleman: Mayoritas Lahir di Luar Nikah
-
Nadiem Makarim Akan Jalani Operasi Saat Sidang Kasus Chromebook
-
Vladimir Putin Isyaratkan Perang Ukraina Segera Berakhir
-
11 Bayi Ditemukan Dirawat di Satu Rumah di Sleman, Polisi Selidiki Dugaan Penitipan Ilegal
-
Front Anti Militerisme Gelar Aksi di Kementerian HAM, Soroti Konflik dan Kekerasan di Papua
-
Kasus Lupus di Jakarta Terus Naik, DKI Fokus Skrining Perempuan Usia 18 Tahun
-
Waka Komisi X DPR Desak Hapus Kastanisasi Guru, Minta Seluruh Honorer Diangkat Jadi PNS
-
Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal
-
Ruang Publik Masih Sulit Diakses Sebagian Warga, Peneliti Dorong Kota Lebih Inklusif
-
Kemendagri Gandeng KPK dan Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Antikorupsi