Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama Satgas Penanganan Coviud-19 tetap melakukan pengawasan dengan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi yang dimulai Senin (12/10/2020).
"Dengan menerapkan kebijakan PSBB transisi secara ketat, seperti tetap membatasi aktivitas masyarakat, kasus Covid-19 diharapkan benar-benar bisa dikendalikan," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut dia, penting meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kembali PSBB transisi untuk mencegah terjadinya kepadatan atau kerumunan di area publik yang dapat menyebabkan lonjakan kasus baru Covid-19.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong pemerintah terus melakukan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 secara agresif, dibarengi dengan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara masif agar kasus baru yang terdeteksi dapat ditangani dengan cepat.
Sementara kepada masyarakat, ia mengimbau agar semua elemen berperan aktif dalam membantu pemerintah menekan angka kasus corona di Tanah Air.
"Seluruh masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta perlu mendukung dan menghormati kebijakan yang diambil oleh pemda DKI untuk melaksanakan PSBB transisi. Pemerintah dan masyarakat perlu saling memahami agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19. Hal ini diperlukan agar kebijakan PSBB transisi dapat berjalan efektif," tuturnya.
Ada pun PSBB transisi di Jakarta diterapkan lagi pada 12-25 Oktober 2022 karena Pemprov DKI Jakarta mencatat terjadi pelambatan kenaikan kasus baru dan kasus aktif dalam sepekan terakhir. (Antara)
Berita Terkait
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Operasi Tanpa Izin, Dishub Segel Dua Lokasi Parkir Milik BUMD Dharma Jaya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu