Suara.com - Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Jenderal TNI Andika Perkasa langsung menginstruksikan Panglima Kodam (Pangdam) di 10 kabupaten/kota yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menekan penularan pandemi Covid-19.
Andika mengatakan 10 Pangdam itu nantinya akan memberikan laporan setiap hari kepada KPCPEN terkait progres penanganan Covid-19 di daerah tersebut.
"Komunikasi 10 Panglima Kodam jadi titik berat operasi sekarang setiap pagi dan pantau rumah sakit Angkatan Darat yang tersebar di Indonesia," kata Andika dari Gedung BNPB, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Andika yang juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menyebut pihaknya sudah menyiapkan 62.000 anggota TNI AD yang bersinergi dengan Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan dalam Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh Indonesia.
"Kami di lapangan sesuai dengan pertimbangan panglima kodam di daerah dan kapolda dan juga GUbernur karena merekalah yang punya knowledge maupun kebijakan dimana dilakukan operasi yustisi," ucapnya.
Hal yang sama juga dilakukan dengan tenaga kesehatan di 95 Rumah Sakit Angkatan Darat yang menjadi pantauannya.
Termasuk mengawal ketersediaan 20 Laboratorium PCR yang didukung BNPB, 17 Laboratorium dan rapid test antigen yang didukung Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Diketahui, Presiden Jokowi menginstruksikan penanganan Covid-19 untuk dua pekan ke depan diprioritaskan pada 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 dan menyumbang 30 persen total kasus aktif nasional.
Daerah tersebut antara lain Kota Ambon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Baca Juga: Kabar Baik, Celltrion Kantongi Restu Uji Klinis Tahap 3 Obat Covid-19
Berita Terkait
-
Kabar Baik, Celltrion Kantongi Restu Uji Klinis Tahap 3 Obat Covid-19
-
Farhat Abbas Minta Jokowi Ganti Menteri, Warganet: Dingantiin Elu?
-
Update Covid-19 Global: WHO Sebut Jangka Panjang Pandemi Belum Diketahui
-
Donald Trump Klaim Sudah Sembuh, Berapa Lama Pasien Covid-19 Harus Isolasi?
-
Draf UU Ciptaker Banyak Versi, Novel Baswedan: Benarkah Ini Itikad Baik?
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk Tewaskan 13 Orang, FKBI Desak Investigasi dan Soroti Kelalaian Fatal
-
Prakiraan Cuaca 4 Oktober 2025 di Berbagai Kota Wisata dari Bogor, Bali hingga Yogyakarta
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK