Suara.com - Indonesia akan menyelenggaran Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) atau Forum Global Pengurangan Risiko Bencana. Anggaran yang bakal dikeluarkan sebesar 5,9 juta dolar Amerika Serikat, atau Rp 87,6 miliar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan anggaran tersebut merupakan usulan PBB melalui Sekretariat United Nation for Disaster Risk Reduction (UNDRR).
"Ini di luar biaya untuk persiapan bagi rombongan atau tim dari PBB. Adapun biaya-biaya lainnya akan dibicarakan lebih lanjut," ujar Doni usai rapat terbatas, Kamis (15/10/2020).
Rencananya forum dua tahunan tersebut akan digelar pada 23 sampai 28 Mei 2022 mendatang di Bali.
"Karena setelahnya hasil tersebut akan disampaikan pada pertemuan ECOSOC Juni 2022, dan Sidang Umum PBB pada September 2022," kata dia.
Doni menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko PMK dan Pemerintah Provinsi Bali bahwa acara akan digelar di Nusa Dua Convention Center Bali.
"Seluruh hotel di Nusa Dua telah dapat sertifikat sebagai hotel yang memiliki standar yangsiap hadapi potensi ancaman," tutur dia.
Tak hanya itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 itu menyebut Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyelenggaraan acara tersebut, termasuk pembentukan organisasi kepanitiaan.
"Presiden setuju untuk adanya payung hukum berupa Perpres dalam penyelenggaraan acara ini termasuk pengorganisasian," kata Doni.
Baca Juga: PBB Ingatkan Kebutuhan Sistem Peringatan Dini untuk Cuaca Ekstrem
Lebih lanjut, Doni mengatakan GPDRR merupakan adalah forum multi pemangku kepentingan yang dibentuk Badan PBB untuk meninjau kemajuan dan berbagi pengetahuan serta diskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana.
Tujuannya kata Donny, meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan serta berbagi pengalaman dalam merumuskan panduan strategis untuk pelaksanaan kerangka global pengurangan risiko bencana yang dirumuskan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR 2015-2030).
"Perkiraan akan dihadiri 193 negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, lembaga nonpemerintah, akademisi, sektor swasta, dan media. Perkiraan total peserta mencapai 5.000-7.000 orang. Bahkan bisa 9.000 peserta," katanya.
Berita Terkait
-
Eksotis! Intip Pesona Air Terjun Leke-leke, Serpihan Surga di Pulau Dewata
-
PBB Ingatkan Kebutuhan Sistem Peringatan Dini untuk Cuaca Ekstrem
-
Waspada! Dampak Pancaroba dan La Lina di Indonesia
-
Susul Artis Lain, Vanessa Angel Berencana Tinggal di Bali
-
Hijrah ke Bali, Feby Febiola Curhat Rela Ngekos hingga Bisnis Gagal
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur