Suara.com - Swiss resmi memasukkan Indonesia sebagai negara prioritas kerja sama pembangunan 2021-2024.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pihaknya memberi masukan agar kerja sama juga dilakukan untuk bidang kesehatan. Hal tersebut disampaikan Retno usai kembali dari kunjungannya ke Bern dan Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya itu, Retno bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan tim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemui pemerintah dan kalangan swasta Swiss untuk keperluan bilateral.
Sedangkan untuk kepentingan multilateral, pihaknya menemui Dirjen WHO, CEO Gavi dan UNICEF.
"Indonesia menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Swiss untuk memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerja sama pembangunan untuk tahun 2021-2024," kata Retno dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Jumat (16/10/2020).
Karena itu, Indonesia menyampaikan usulan kalau isu kesehatan juga dimasukkan sebagai salah satu bidang kerja sama. Kerja sama di bidang kesehatan yang dimaksud dapat berupa penguatan kerja sama antar institusi, telemedicine, riset dan inovasi.
Kemudian, Indonesia mengharapkan supaya ratifikasi IE CEPA dari pihak Swiss dapat segera dilakukan. Lalu, Indonesia juga mengharapkan agar negosiasi perjanjian investasi bilateral dapat diselesaikan paling lambat awal tahun 2021 serta Indonesia mengusulkan kiranya kerja sama pendidikan vokasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi salah satu bagian implementasi dari MOU on Labour and Employment.
Indonesia juga mengharapkan ratifikasi Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dapat segera diselesaikan oleh Swiss. Bagi pengusaha Swiss, Indonesia tetap merupakan negara yang atraktif dan menjadi tujuan bisnisnya di Asia.
Retno mengungkapkan kalau Swiss menjadi salah satu mitra penting investasi Indonesia. Pasalnya negara itu telah menduduki peringkat ke-4 investor asing terbesar dari Eropa di Indonesia.
Baca Juga: Percepat Penanganan Stunting, Kemensos Bentuk Tim Lintas Kementerian
Kalau dilihat dari data BKPM, investasi Swiss di Indonesia secara kumulatif dari tahun 2015-2019 tercatat US$ 1,42 miliar dalam 1.097 proyek.
Berita Terkait
-
Percepat Penanganan Stunting, Kemensos Bentuk Tim Lintas Kementerian
-
Indonesia dan China Sepakat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal
-
Survei: Kerja Sama RI dan Cina Murni Bisnis, Nggak Ada Kaitan PKI
-
Indonesia dan Swedia Jajaki Peluang Kerja Sama Triple Helix, Apa Saja?
-
Bio Farma Masuk Shortlist Produsen Covid-19 Dunia
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Prabowo Berulang Kali Ucapkan Terima Kasih Jelang Upacara HUT ke-80 TNI
-
TPA Ilegal Rowosari Ditutup, Pemkot Semarang Berjanji Akan Siapkan TPS Resmi
-
Naik Maung, Prabowo Keliling Monas dan Sapa Warga Sebelum Pimpin Upacara HUT TNI
-
Monas Dibanjiri Warga, Tank Tempur Jadi Rebutan Spot Foto untuk Anak-Anak di HUT ke-80 TNI
-
Penampakan 200 Motor Baru, Siap Jadi Doorprize Utama di HUT ke-80 TNI di Monas
-
Kebakaran di Glodok Plaza pada Sabtu Malam, Api Berkobar di Kios HP Lantai Bawah
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan