Suara.com - Swiss resmi memasukkan Indonesia sebagai negara prioritas kerja sama pembangunan 2021-2024.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pihaknya memberi masukan agar kerja sama juga dilakukan untuk bidang kesehatan. Hal tersebut disampaikan Retno usai kembali dari kunjungannya ke Bern dan Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya itu, Retno bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan tim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemui pemerintah dan kalangan swasta Swiss untuk keperluan bilateral.
Sedangkan untuk kepentingan multilateral, pihaknya menemui Dirjen WHO, CEO Gavi dan UNICEF.
"Indonesia menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Swiss untuk memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerja sama pembangunan untuk tahun 2021-2024," kata Retno dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Jumat (16/10/2020).
Karena itu, Indonesia menyampaikan usulan kalau isu kesehatan juga dimasukkan sebagai salah satu bidang kerja sama. Kerja sama di bidang kesehatan yang dimaksud dapat berupa penguatan kerja sama antar institusi, telemedicine, riset dan inovasi.
Kemudian, Indonesia mengharapkan supaya ratifikasi IE CEPA dari pihak Swiss dapat segera dilakukan. Lalu, Indonesia juga mengharapkan agar negosiasi perjanjian investasi bilateral dapat diselesaikan paling lambat awal tahun 2021 serta Indonesia mengusulkan kiranya kerja sama pendidikan vokasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi salah satu bagian implementasi dari MOU on Labour and Employment.
Indonesia juga mengharapkan ratifikasi Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dapat segera diselesaikan oleh Swiss. Bagi pengusaha Swiss, Indonesia tetap merupakan negara yang atraktif dan menjadi tujuan bisnisnya di Asia.
Retno mengungkapkan kalau Swiss menjadi salah satu mitra penting investasi Indonesia. Pasalnya negara itu telah menduduki peringkat ke-4 investor asing terbesar dari Eropa di Indonesia.
Baca Juga: Percepat Penanganan Stunting, Kemensos Bentuk Tim Lintas Kementerian
Kalau dilihat dari data BKPM, investasi Swiss di Indonesia secara kumulatif dari tahun 2015-2019 tercatat US$ 1,42 miliar dalam 1.097 proyek.
Berita Terkait
-
Percepat Penanganan Stunting, Kemensos Bentuk Tim Lintas Kementerian
-
Indonesia dan China Sepakat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal
-
Survei: Kerja Sama RI dan Cina Murni Bisnis, Nggak Ada Kaitan PKI
-
Indonesia dan Swedia Jajaki Peluang Kerja Sama Triple Helix, Apa Saja?
-
Bio Farma Masuk Shortlist Produsen Covid-19 Dunia
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya