Suara.com - Survei yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan 47 persen publik menganggap kerja sama Indonesia dan Cina murni bisnis yang saling menguntungkan, tidak ada kaitan dengan paham komunis atau PKI.
Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI" secara daring, di Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Survei nasional tersebut dilakukan pada 23-26 September 2020 dengan melibatkan 1203 responden yang diwawancara per telepon yang terpilih secara random. Margin of error diperkirakan 2,9 persen.
Hal itu, kata dia, menunjukkan kampanye negatif untuk membangun citra bahwa peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina adalah sesuatu yang berdampak buruk karena akan menghidupkan kembali komunisme tidaklah efektif.
Persentase warga yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunis dan PKI di Indonesia hanyalah 26 persen.
Namun demikian, Abbas menyatakan angka ini tidak bisa dianggap remeh.
"Kita harus ingat bahwa menurut survei ini sebenarnya warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI hanya 14 persen. Dan yang percaya kebangkitan PKI sudah menjadi ancaman lebih kecil lagi," katanya
Jadi, kalau ada 26 persen warga yang menganggap kerja sama dengan Cina dapat membangkitkan kembali paham komunisme, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut sebenarnya masih hidup dan sangat mungkin dieksploitasi.
Pandangan yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI berbeda bila dilihat dari kelompok demografis.
Persentase pria yang setuju dengan pendapat tersebut sekitar 29 persen, sementara 24 persen perempuan setuju. Adapun warga kota yang setuju dengan pendapat tersebut 26 persen, sementara di desa 27 persen.
Yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada warga yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara (53 persen), Jawa Barat (39 persen), dan Kalimantan (38 persen). Di daerah lain, persentasenya di bawah 30 persen.
Dari sisi agama, dari responden yang beragama Islam yang setuju dengan pendapat tersebut hanya 26 persen, sementara yang beragama lainnya 33 persen.
Dilihat dari faktor suku, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada yang berdarah Minang (55 persen) dan Sunda (37 persen).
Dari sisi usia, kelompok berumur 21 ke bawah paling tinggi yang percaya dengan pendapat tersebut (37 persen). Kelompok umur lainnya di bawah 26 persen. Dari sisi pendidikan, yang berpendidikan SLTA paling tinggi yang setuju dengan pendapat tersebut, sebanyak 29 persen Kelompok pendidikan lainnya di bawah 26 persen.
Dari sisi pendapatan, kelompok berpendapatan Rp1-2 juta dan Rp2-4 juta lebih banyak yang setuju dengan pendapat tersebut, yakni 31 persen Kelompok berpendapatan selain itu, persentasenya jauh lebih kecil, di bawah 23 persen.
Abbas juga melihat tingkat kesetujuan dengan pendapat kerja sama Indonesia dan China dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI ini berhubungan dengan pembelahan masyarakat terkait pemilihan presiden 2019.
"Yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak di kalangan pendukung Prabowo dibandingkan di kalangan pendukung Jokowi," katanya.
Survei SMRC menunjukkan 40 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 setuju dengan pendapat tersebut, sementara hanya 21 persen pemilih Jokowi yang setuju.
Dari sisi pilihan partai politik, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak ditemukan pada pemilih PKS (54 persen), pemilih Nasdem (53 persen), dan pemilih Gerindra (41 persen). [Antara]
Berita Terkait
-
Partai Komunis China Guyur Investasi Rp 36,4 Triliun ke Indonesia, Untuk Apa Saja?
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional