Suara.com - Pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand bersumpah mereka akan terus turun ke jalan tak peduli tindakan represif yang dilakukan negara.
Pemerintah Thailand telah menekan dekret darurat pada Kamis (15/10/2020), yang melarang kerumunan besar untuk berkumpul di satu tempat yang sama.
Dalam momen hampir bersamaan, polisi anti huru-hara Thailand mengosongkan bagian luar kantor perdana menteri dari ratusan ribu demonstran.
Sehari setelahnya, pemerintah lewat polisi kembali melakukan tindakan represif. Seruan pengunjuk rasa di tanggapi dengan tembakan mkeriam air atau water cannon.
"Kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap rakyat," kata Gerakan Rakyat dalam sebuah pernyataan dikutip Arab News, Sabtu (17/10/2020).
Gerakan pro-demokrasi dalam pernyataannya akan kembali turun ke jalan pada hari ini, Sabtu (17/10/2020). Aksi protes dijadwalkan berlangsung mulai pukul 4 sore waktu setempat.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri memeringatkan para demonstran untuk menghentikan aksinya. Dia menyebut unjuk rasa tidak akan menghasilkan pemenang.
“Tidak ada menang atau kalah bagi pihak manapun. Itu semua merusak negara. Pemerintah ingin meminta pengunjuk rasa untuk tidak berkumpul dan tetap damai," kata Anucha Burapachaisri.
Kelompok hak asasi manusia mengutuk tindakan pemerintah Thailand, di mana polisi menganggap perlakuan keras mereka sudah sesuai norma internasional.
Baca Juga: Thailand Umumkan Dekrit Darurat, Sejumlah Aktivis Demo Ditangkapi
“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh pemerintahan Prayuth,” kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
Gerakan pro-demokrasi Thailand menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang telah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 silam.
Prayuth telah menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.
Istana Kerajaan tidak mengomentari protes itu, tetapi raja mengatakan Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan monarki.
Komentarnya disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok.
Berita Terkait
-
Change.org Diblokir Karena Petisi yang Tuntut Jerman Usir Raja Thailand
-
Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
-
Demonstran Balikpapan Ganti Rugi Kerusakan Pagar Masjid Pasca Aksi Jilid II
-
Bawa Keranda Mayat, Mahasiswa di Serang Minta 14 Kawannya Dibebaskan
-
Gelombang Protes Berujung Dekrit Darurat di Thailand
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
-
Tower Provider di Kembangan Roboh Timpa 2 Kontrakan, Polisi Dalami Unsur Pidana Kelalaian Kerja!
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Doa Saja Tidak Cukup, Vatikan Minta Umat Katolik AS Bergerak Hentikan Perang Amoral Trump di Iran
-
Andrie Yunus Berjuang Pulih: Jalani 5 Kali Operasi dan Cangkok Kulit Paha Akibat Teror Air Keras!
-
Iran Ungkap Alasan Gagalnya Perundingan dengan AS di Pakistan
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Skandal Kakak-Beradik: KPK Duga Legislator Jatmiko Tahu Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung!
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
Pakistan Mendadak Kirim Jet Tempur ke Arab Saudi, Ada Apa?