Suara.com - Pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand bersumpah mereka akan terus turun ke jalan tak peduli tindakan represif yang dilakukan negara.
Pemerintah Thailand telah menekan dekret darurat pada Kamis (15/10/2020), yang melarang kerumunan besar untuk berkumpul di satu tempat yang sama.
Dalam momen hampir bersamaan, polisi anti huru-hara Thailand mengosongkan bagian luar kantor perdana menteri dari ratusan ribu demonstran.
Sehari setelahnya, pemerintah lewat polisi kembali melakukan tindakan represif. Seruan pengunjuk rasa di tanggapi dengan tembakan mkeriam air atau water cannon.
"Kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap rakyat," kata Gerakan Rakyat dalam sebuah pernyataan dikutip Arab News, Sabtu (17/10/2020).
Gerakan pro-demokrasi dalam pernyataannya akan kembali turun ke jalan pada hari ini, Sabtu (17/10/2020). Aksi protes dijadwalkan berlangsung mulai pukul 4 sore waktu setempat.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri memeringatkan para demonstran untuk menghentikan aksinya. Dia menyebut unjuk rasa tidak akan menghasilkan pemenang.
“Tidak ada menang atau kalah bagi pihak manapun. Itu semua merusak negara. Pemerintah ingin meminta pengunjuk rasa untuk tidak berkumpul dan tetap damai," kata Anucha Burapachaisri.
Kelompok hak asasi manusia mengutuk tindakan pemerintah Thailand, di mana polisi menganggap perlakuan keras mereka sudah sesuai norma internasional.
Baca Juga: Thailand Umumkan Dekrit Darurat, Sejumlah Aktivis Demo Ditangkapi
“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh pemerintahan Prayuth,” kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
Gerakan pro-demokrasi Thailand menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang telah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 silam.
Prayuth telah menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.
Istana Kerajaan tidak mengomentari protes itu, tetapi raja mengatakan Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan monarki.
Komentarnya disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok.
Adegan meriam air dan pengunjuk rasa yang mendorong balik dengan payung mirip dengan gambar dari demonstrasi anti-pemerintah di Hong Kong, di mana para aktivis Thailand membuat alasan yang sama.
Aktivis Hong Kong Joshua Wong men-tweet foto dirinya memberikan penghormatan tiga jari kepada juru kampanye Thailand dan memegang tagar #StandWithThailand.
“Orang tidak perlu takut dengan pemerintah mereka,” katanya. “Hanya pemerintah yang harus takut pada rakyatnya.”
Berita Terkait
-
Change.org Diblokir Karena Petisi yang Tuntut Jerman Usir Raja Thailand
-
Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
-
Demonstran Balikpapan Ganti Rugi Kerusakan Pagar Masjid Pasca Aksi Jilid II
-
Bawa Keranda Mayat, Mahasiswa di Serang Minta 14 Kawannya Dibebaskan
-
Gelombang Protes Berujung Dekrit Darurat di Thailand
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
Pemkot Jakbar Tanggapi Soal Penolakan Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres
-
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek di Pati oleh Tim 8 Sudewo
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri
-
HNW Kecam Keras Sahur On The Road di Jombang, Pakai Sound Horeg dan Penari Seksi?
-
Sudah 31 Kecelakaan dalam Sebulan, KAI Daop 1 Minta Warga Tak Ngabuburit di Jalur Kereta
-
6 Fakta Terkini Banjir Bali: Sanur Terparah hingga Status Siaga Gelombang 4 Meter
-
ICW Desak KPK Awasi Ketat SPPG Polri, Ada Potensi Uang Negara Hilang Hingga Rp2 Triliun?
-
Diduga Main Asal Belok, Pengendara Ojol Luka Parah Dihantam Bus Transjakarta
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati