Suara.com - Pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand bersumpah mereka akan terus turun ke jalan tak peduli tindakan represif yang dilakukan negara.
Pemerintah Thailand telah menekan dekret darurat pada Kamis (15/10/2020), yang melarang kerumunan besar untuk berkumpul di satu tempat yang sama.
Dalam momen hampir bersamaan, polisi anti huru-hara Thailand mengosongkan bagian luar kantor perdana menteri dari ratusan ribu demonstran.
Sehari setelahnya, pemerintah lewat polisi kembali melakukan tindakan represif. Seruan pengunjuk rasa di tanggapi dengan tembakan mkeriam air atau water cannon.
"Kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap rakyat," kata Gerakan Rakyat dalam sebuah pernyataan dikutip Arab News, Sabtu (17/10/2020).
Gerakan pro-demokrasi dalam pernyataannya akan kembali turun ke jalan pada hari ini, Sabtu (17/10/2020). Aksi protes dijadwalkan berlangsung mulai pukul 4 sore waktu setempat.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri memeringatkan para demonstran untuk menghentikan aksinya. Dia menyebut unjuk rasa tidak akan menghasilkan pemenang.
“Tidak ada menang atau kalah bagi pihak manapun. Itu semua merusak negara. Pemerintah ingin meminta pengunjuk rasa untuk tidak berkumpul dan tetap damai," kata Anucha Burapachaisri.
Kelompok hak asasi manusia mengutuk tindakan pemerintah Thailand, di mana polisi menganggap perlakuan keras mereka sudah sesuai norma internasional.
Baca Juga: Thailand Umumkan Dekrit Darurat, Sejumlah Aktivis Demo Ditangkapi
“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh pemerintahan Prayuth,” kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
Gerakan pro-demokrasi Thailand menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang telah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 silam.
Prayuth telah menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.
Istana Kerajaan tidak mengomentari protes itu, tetapi raja mengatakan Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan monarki.
Komentarnya disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok.
Berita Terkait
-
Change.org Diblokir Karena Petisi yang Tuntut Jerman Usir Raja Thailand
-
Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
-
Demonstran Balikpapan Ganti Rugi Kerusakan Pagar Masjid Pasca Aksi Jilid II
-
Bawa Keranda Mayat, Mahasiswa di Serang Minta 14 Kawannya Dibebaskan
-
Gelombang Protes Berujung Dekrit Darurat di Thailand
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
Terkini
-
KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Bank BJB ke Keluarga Ridwan Kamil
-
Pemerintah Resmi Sahkan Kepengurusan Mardiono Pimpin PPP, AD/ART Tak Berubah Jadi Patokannya
-
Tepis Siswi Tewas karena MBG, Laporan Dinkes Bandung Barat Dicorat-coret Dosen ITB: Saya Gak Tahan!
-
BGN Didesak Investigasi Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas, Benarkah Meninggal karena MBG?
-
Pemerintah Malaysia Langsung Bergerak Usai Relawan Diculik Israel saat Kirim Bantuan ke Gaza
-
Ketua BGN Hormati Penolakan MBG di SDIT Al Izzah: Bantuan Fokus pada yang Membutuhkan
-
DPR Usul Diksi Gratis Pada MBG Dihapus, BGN: Pemilik Patennya Presiden
-
Tegaskan PPP Tak Terbelah, Mahkamah Partai: Cuma Ada Satu Ketum Sah, Agus Suparmanto!
-
Breaking News! Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Hasil Muktamar X Ancol, Mardiono Ketua Umum
-
Cak Imin Peringatkan Dapur MBG: Jangan Ambil Untung Pribadi dan Sajikan Makanan Micin