Suara.com - Pemerintah Thailand memblokir situs Change.org, merespon banyak orang yang menandatangani petisi online terkait desakan agar Jerman menyatakan Raja Maha Vajiralongkorn sebagai persona non grata.
Menyadur BBC, Jumat (16/10/2020), Raja Vajiralongkorn dikritik pengunjuk rasa karena menghabiskan sebagaoan besar waktunya di Jerman.
Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand mengatakan isi petisi tersebut telah melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer.
Setidaknya 130.000 orang telah menandatangani petisi itu sebelum diblokir oleh pemerintah.
Ditulis dalam bahasa Thailand, Inggris, dan Jerman, petisi dibuat oleh seorang mahasiswa pascasarjana asal Thailand yang tinggal di Prancis.
Mahasiswa itu meminta Jerman untuk menyatakan raja sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan, dan melarang Vajiralongkorn tinggal di negara itu lebih lama.
Petisi yang masih bisa diakses dari luar Thailand itu muncul setelah menteri luar negeri Jerman menyebut raja Vajiralongkorn seharusnya tidak melakukan politik dari dalam Jerman.
Pemblokiran situs petisi online ini terjadi di tengah bergejolaknya unjuk rasa di Thailand, menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru, dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Demonstran juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja terkait kebijakan monarki yang memungkinkan warga yang melakukan kritik akan dijerat hukuman penjara dalam waktu yang lama.
Baca Juga: Sawadikap! Yuk, Coba Resep Mango Sticky Rice ala Thailand di Rumah
Puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di Bangkok pada Kamis (15/10), meski ada putusan pemerintah yang melarang aksi demo.
Segera setelah dekret darurat berlaku efektif pada pukul 04.00 waktu setempat, polisi anti kerusuhan dengan bertameng mendatangi para pemrotes yang berkemah di luar Gedung Pemerintah. Banyak di antara ribuan pemrotes yang berunjuk rasa di sana pada Rabu (14/10) malam sudah pergi, mengutip laporan Antara.
Beberapa pemrotes berupaya melawan dengan memasang barikade menggunakan tong-tong sampah, namun mereka dengan mudah didorong mundur. Saat fajar, ratusan polisi menguasai jalan-jalan sekitar dan para pekerja kota mulai bersih-bersih.
Sedikitnya tiga pemimpin protes ditangkap, kata Kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand. Polisi belum berkomentar.
Pemerintah mengatakan pihaknya bertindak melawan kekacauan yang meningkat dan setelah perintangan iring-iringan (keluarga kerajaan).
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
-
Cak Imin, Gus Ipul, dan Kepala BPS Bahas Akurasi Data PBI
-
Kekuatan KKB Yahukimo 200 Orang, Pola Serangan Disebut Sasar Pilot dan Warga Sipil
-
Jokowi Dicap Tak Konsisten Soal UU KPK: Dulu Biarkan Novel Disingkirkan, Kini Menyesal?
-
Kejagung Bantah Ada Temuan Uang Senilai Rp920 Miliar saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
-
DPR Bongkar Fakta Pembahasan UU KPK, Jokowi Mau 'Cuci Tangan'?
-
Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Ramadan, Warga DIY Diimbau Tidak Padusan di Pantai dan Sungai