Suara.com - Pihak keluarga pendeta Yeremia Zanambani yang tewas ditembak di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua hanya mau didampingi Komnas HAM dalam proses autopsi jenazah.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam. Menurutnya, pihak keluarga sudah menyampaikan permintaan secara langsung ketika tim Komnas HAM melakukan pemantau dan penyelidikan kematian pendeta Yeremia.
"Mereka mau melakukan autopsi kalau Komnas HAM yang mendampingi," kata Choirul dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Sabtu (17/10/2020).
Menanggapi hal itu, Choirul menegaskan, Komnas HAM berjanji akan hadir mendampingi proses autopsi jenazah Yeremia. Adapun proses itu sendiri belum diketahui akan dilakukan kapan dan dimana.
"Kami upaya kan ketika proses autopsi akan datang," ujarnya.
Menurutnya, pihak keluarga pendeta Yeremia telah berkomitmen selama Komnas HAM tak datang mendampingi, jenazah pendeta Yeremia tidak akan dilakukan pemeriksaan.
"Mereka berjanji kalau Komnas HAM gak datang ya autopsi belum bisa dilakukan, untuk itu kami komitmen akan datang ke lokasi," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap kemelut di balik kematian pendeta Yeremia Zanambani (68) di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
TNI disebut dituduh sebagai pelaku, namun pihak keluarga melarang pemerintah untuk melihat kondisi jenazahnya.
Baca Juga: Penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Komnas HAM Temukan Fakta Baru
Mahfud mengungkapkan TNI dan Polri kerap menjadi sasaran tuduhan ketika ada warga sipil tewas dibunuh. TNI sudah membantah terlibat dalam pembunuhan pendeta Yeremia.
"Kata TNI bukan dan sebagainya, sementara faktanya sampai sekarang kita tidak pernah punya akses untuk memeriksa jenazah, keluarganya enggak boleh," kata Mahfud melalui virtual, Kamis (1/10/2020).
Sementara menurut Mahfud, kelompok kriminal bersenjata/KKB malah sudah mengunggah serta menyebarkan foto jenazah.
Mahfud menganggap hal tersebut sebagai upaya penyebaran narasi provokasi.
Meski demikian, kata Mahfud, pemerintah tidak akan menghadapinya dengan pendekatan keamanan. Pihaknya bakal berupaya melakukan pendekatan humanis agar permasalahan kedua belah pihak dapat selesai tanpa harus menggunakan kekerasan.
Berita Terkait
-
Ekosida! Spanduk Protes Warnai Aksi Tolak PSN Papua di Jakarta, Ancam Demo Lebih Besar di Istana
-
Warga Papua Sebut PSN sebagai Ekosida: Hutan Kami Mati karena Proyek Serakah Nasional
-
Heboh! Video Zoom Dosen Papua Kembali Beredar, Warganet Ingatkan Ancaman Hukum Penyebar
-
Momen Makan Sehat Penuh Gizi di Tanah Papua Tuai Pujian, Sentil Polemik MBG
-
Wamendagri Ribka Minta 6 Provinsi di Tanah Papua Percepat Eliminasi Malaria
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre