Suara.com - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati. Sebab, menurut hasil survei, lebih banyak orang tak puas dengan kinerja Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Rachland melalui akun Twitter miliknya @rachlannashidik.
"Warning. Hasil survei Kompas: yang tidak puas pada kinerja pemerintah jauh lebih besar dari yang puas," kata Rachland seperti dikutip Suara.com, Selasa (20/10/2020).
Dalam cuitannya, Rachland juga mengunggah foto hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas.
Dari survei yang dilakukan menunjukkan jumlah orang yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf pada satu tahun terakhir sebanyak 39,7 persen.
Adapun jumlah orang yang sangat puas sebanyak 5,5 persen dan tidak tahu sebanyak 2,3 persen.
Sementara, jumlah orang yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Maruf sebanyak 46,3 persen dan sangat tidak puas sebanyak 6,2 persen.
Rachland mewanti-wanti Jokowi untuk lebih berhati-hati lagi. Sebab, lebih banyak orang yang tidak puas dengan kinerjanya selama setahun terakhir.
"Yang sangat tidak puas lebih besar dari yang sangat puas. Pak @jokowi harap hati-hati," ungkap Rachland.
Baca Juga: Satu Tahun Jokowi, PKS: Penanganan Covid-19 Sistematis atau Pencitraan?
Kritik Kebijakan Jokowi
Rachland menjadi salah satu politisi yang gencar melakukan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi.
Teranyar soal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat dan menguntungkan oligarki.
Beberapa waktu lalu, Rachland menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa hingga pelajar tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Rachland menegaskan, risiko terpapar Covid-19 hingga cidera akibat bentrok yang dialami oleh para pendemo merupakan kesalahan Jokowi.
"Pak @jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan risiko terpapar Covid-19 atau codera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah Anda," kata Rachland.
Rachland menjelaskan, Jokowi sebagai kepala negara lah yang menyebabkan rakyat turun ke jalan menuntut keadilan.
Turun ke jalan menuntut keadilan, kata Rachland, adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk merebut hak-hak yang diberangus UU Cipta Kerja.
"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hal yang dirampas UU Ciptaker," ungkap Rachland.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Toyota Tantang Kemampuan Siswa SMK Lewat Donasi Mesin Mobil Kejar Ketertinggalan Dunia Industri
-
Bye Kulit Kering! Ini 5 Pilihan Body Wash Mengandung Hyaluronic Acid
-
Rumah Digeledah KPK, Apa Peran Anggota BPK Bobby Rizaldi di Skandal WTP Muara Enim?
-
Masuki Tahun ke-10, Seluruh Anggota NCT 127 Resmi Memperpanjang Kontrak
-
Perajin Menjerit! Batik Indonesia Dibajak Vietnam, Merek Lebih Dulu Didaftarkan di Luar Negeri
-
Serum atau Moisturizer Dulu? Panduan untuk Kulit Sehat dan Glowing
-
Beban Usaha Meningkat, DPR Usul Omzet UMKM Bebas Pajak Naik Jadi Rp75 Juta
-
Kakanwil Pastikan Layanan Imigrasi Lebih Dekat untuk Masyarakat Padangsidimpuan
-
Bos BCA Sindir Penemuan Emas 74Kg di Rumah Eks Jampidsus: Kurang Pintar
-
Bro Ron Sindir Keras OTT Bupati Sukoharjo: Mungkin Mau Ikuti Sekjennya