Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kembali angkat bicara soal upaya pemberantasan virus covid-19 yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Bertepatan dengan momentum satu tahun masa jabatan Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera lewat jejaring Twitter pribadinya mengungkit upaya pengentasan pandemi yang masih menjadi tanda tanya besar, antara memang sistematis atau justru persepsi pencitraan belaka.
"Mengatasi pandemi secara sistematis atau persepsi pencitraan? Bagaimana tanggapan sahabat dalam penanganan pandemi di ujing 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi?" tulis Mardani Ali Sera, Selasa (20/10/2020).
Dalam cuitannya, Mardani Ali Sera juga mengunggah cuplikan video saat dirinya menjadi pengisi acara Apa Kabar Indonesia TV One.
Mardani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.
Setidaknya, terdapat tiga catatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintahan Jokowi yang disoroti Politisi PKS ini.
"Catatannya banyak. Kerja kerasnya sudah, tapi pandangan saya ada tiga hal," ungkap Mardani Ali Sera dalam tayangan video Apa Kabar Indonesia TV One.
"Satu, kerja keras yang tidak sistematis," imbuhnya.
Dalam hal ini, Mardani Ali Sera menyoroti pemerintah pusat yang terkesan hanya memperhatikan DKI Jakarta saja.
Baca Juga: Astaga! Sudah 85 Penghuni Lapas Perempuan Pekanbaru Kena Covid-19
Hal tersebut dilihatnya dari jumlah tes virus covid-19 di Jakarta yang secara kuantitas sudah melebihi ketentuan WHO. Sementara daerah lain masih dianggapnya sangat tertinggal.
Oleh sebab itu, Mardani Ali Sera menganggap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diajak bersama-sama dan berorkestrasi oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penangan Covid-19.
"Pemda tidak diajak sebagai satu orkestasi saja. Saat ini hanya DKI Jakarta yang testingnya melebihi standar WHO," ungkap Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut lagi, Mardani Ali Sera merespons adanya berbagai macam tim satuan tugas covid-19 yang menurutnya tidak punya akses untuk turun langsung ke bawah.
Politisi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah mengoptimalkan peranan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang menurut Mardani lebih punya akses ke daerah.
"Mestinya bukan sibuk mengotak-atik gugus tugas yang tidak punya kaki ke bawah. Tetapi penguatan Kemerinterian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan itu punya pasukan sampai puskesmas," tegas Mardani Ali Sera.
"Sebetulnya itu peluang. Ketika kesehatan menjadi perhatian., Pak Jokowi bisa melakukan penguatan kualitas dan kuantitas infrastruktur nasional. Menambahkan jumlah puskesmas misalnya," sambungnya.
Dalam hal ini, Mardani Ali Sera menyoroti pengadaan puskesmas yang masih minim. Pasalnya, menurut Mardani idealnya satu desa satu puskesmas, tetapi saat ini satu kecamatan saja tidak seluruhnya punya.
Terakhir, Mardani Ali Sera menganggap penanganan covid-19 oleh Pemerintahan Jokowi terkesan hanya sebagai pencitraan saja. Ia pun menyarankan agar kedepannya Jokowi lebih berpegang pada data-data ilmiah.
"Nyuwun sewu, ini lebih kepada persepsi pencitraan," tandas Mardani Ali Sera.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Ngeri! Bahas Fungsi Helm, 6 Fakta Petugas Damkar Khairul Umam Diancam Tak Selamat Sampai Lebaran
-
PDIP Kritik RI Gabung Board of Peace Tanpa Persetujuan DPR, Singgung Biaya 8.000 Pasukan
-
Bertaruh Nyawa di Arus Lahar Semeru, Aksi Heroik Polisi Lumajang Gendong Siswa SD Demi Bisa Sekolah
-
Total Ada 38 Ribu Penerima Beasiswa LPDP, Dirut Ingatkan Etika dan Tanggung Jawab Moral Uang Pajak
-
Jadwal Lengkap Layanan Hapus Tato Gratis Baznas DKI Jakarta Selama Ramadhan 2026
-
Buntut Kontroversi "Cukup Aku WNI", LPDP Hitung Refund Beasiswa AP Suami Mbak DS Plus Bunga
-
Viral Perang Sarung Kebumen, KemenPPPA Soroti Dampak Mengerikan Ini pada Anak dan Polisi!
-
Anak Pejabat Terima Beasiswa LPDP? Dirut Sudarto Buka Suara: Kami Cari Top of The Top Talenta
-
Siapa Bermain di Balik Bansos Beras PKH? KPK Periksa Pejabat dan Direksi Perusahaan
-
Warning Bagi Awardee! LPDP Sanksi Alumni Tak Pulang, Wajib Kembalikan Dana Hingga Rp2 Mi