Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kembali angkat bicara soal upaya pemberantasan virus covid-19 yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Bertepatan dengan momentum satu tahun masa jabatan Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera lewat jejaring Twitter pribadinya mengungkit upaya pengentasan pandemi yang masih menjadi tanda tanya besar, antara memang sistematis atau justru persepsi pencitraan belaka.
"Mengatasi pandemi secara sistematis atau persepsi pencitraan? Bagaimana tanggapan sahabat dalam penanganan pandemi di ujing 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi?" tulis Mardani Ali Sera, Selasa (20/10/2020).
Dalam cuitannya, Mardani Ali Sera juga mengunggah cuplikan video saat dirinya menjadi pengisi acara Apa Kabar Indonesia TV One.
Mardani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.
Setidaknya, terdapat tiga catatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintahan Jokowi yang disoroti Politisi PKS ini.
"Catatannya banyak. Kerja kerasnya sudah, tapi pandangan saya ada tiga hal," ungkap Mardani Ali Sera dalam tayangan video Apa Kabar Indonesia TV One.
"Satu, kerja keras yang tidak sistematis," imbuhnya.
Dalam hal ini, Mardani Ali Sera menyoroti pemerintah pusat yang terkesan hanya memperhatikan DKI Jakarta saja.
Baca Juga: Astaga! Sudah 85 Penghuni Lapas Perempuan Pekanbaru Kena Covid-19
Hal tersebut dilihatnya dari jumlah tes virus covid-19 di Jakarta yang secara kuantitas sudah melebihi ketentuan WHO. Sementara daerah lain masih dianggapnya sangat tertinggal.
Oleh sebab itu, Mardani Ali Sera menganggap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diajak bersama-sama dan berorkestrasi oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penangan Covid-19.
"Pemda tidak diajak sebagai satu orkestasi saja. Saat ini hanya DKI Jakarta yang testingnya melebihi standar WHO," ungkap Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut lagi, Mardani Ali Sera merespons adanya berbagai macam tim satuan tugas covid-19 yang menurutnya tidak punya akses untuk turun langsung ke bawah.
Politisi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah mengoptimalkan peranan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang menurut Mardani lebih punya akses ke daerah.
"Mestinya bukan sibuk mengotak-atik gugus tugas yang tidak punya kaki ke bawah. Tetapi penguatan Kemerinterian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan itu punya pasukan sampai puskesmas," tegas Mardani Ali Sera.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar