Ruhut: Kalau Ada yang Bilang Jokowi Cuma Harum di Luar, Itu Kata Kadrun

Suara.com - Setahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin diwarnai gelombang demonstrasi, di antaranya untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik secara tajam karena dinilai masih lemah dalam sejumlah aspek, seperti dalam hal menjamin kebebasan berpendapat,  keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Pendapat sebaliknya dilontarkan oleh Ruhut Sitompul, seorang politisi PDI Perjuangan yang menjadi partai penyokong Jokowi.

"Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo namanya harum di dalam dan luar negeri, kalau ada yang mengatakan hanya harum di luar negeri di dalam negeri tidak, itu kata yang belum move on dan barisan sakit hati serta kadrun-kadrun," kata Ruhut melaui media sosial.

Ruhut sangat yakin rakyat Indonesia mencintai Jokowi. Dia yakin Jokowi sangat dibanggakan masyarakat.

"Rakyat Indonesia bangga punya Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo benar-benar serasi selaras. Seimbang memimpin negara Indonesia tercinta karena bukan hanya memerangi virus corona dengan Gugus Tugas Covid-19-nya, juga menyemangati rakyatnya menghadapi begundal-begundal provokator. Jangan takut," kata Ruhut.

Sementara menurut peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie  banyak aspek dari kepemimpinan Jokowi yang perlu dibenahi, mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).

"Memang saat ini tersandera dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Saya lihat ini baik, tapi disaat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 UU yang digabung," kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Senin (19/10/2020), dalam refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amien.

Untuk membenahi performa kabinet, menurut saran Jerry, Jokowi harus menegur keras para bawahan yang kinerjanya kurang maksimal dan kalau perlu melakukan reshuffle terhadap mereka yang berkinerja buruk.

Baca Juga: Demo Warnai Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi?

Ada sejumlah aspek yang menjadi sorotan Jerry. Di tengah kekhawatiran terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja, menurut Jerry, ada harapan dengan UU turunan omnibus law. "UU ini dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan legislator," katanya.

Jerry yakin jika Jokowi mendengar keluh kesah kaum marjinal, negara akan sejahtera.

Jerry menilai komunikasi publik Jokowi masih lemah dan perlu diubah. Dia sarankan jangan semua juru bicara ikut bersuara. "Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara," katanya. "Jangan bicara bukan tupoksinya."

Komunikasi antar lembaga dan publik, kata dia, perlu diperkuat. Jika perlu, melibatkan pakar komunikasi politik.

Soal pembangunan, menurut pandangan Jerry, sudah baik, tapi saat ini dia sarankan kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. "Baru perkecil berutang pada World Bank," katanya.

Maruf Amin, kata Jerry, juga perlu dilibatkan, terutama sumbangan ide dan pemikiran.

Jerry menekankan Jokowi perlu membangun tim yang solid, perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

Pembangunan infrastruktur yang selama ini dijalankan, menurut Jerry, sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari peningkatan bandara, jembatan, dan jalan.

"Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan. Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen)," katanya.

Jerry juga memaparkan data utang luar negeri Indonesia. Data Bank Indonesia yang dirilis Juli 2020, utang luar negeri Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp6.063 triliun (kurs Rp14.800). Jerry menekankan pemerintah perlu menekan utang luar negeri.

Dalam pemberantasan korupsi, kata Jerry, pemerintah harus mendukung KPK dalam memberantas para mafia.

Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah, katanya.

Menurut Jerry, tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia, hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

"Kalau tidak maka akan berdampak buruk. Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak," katanya.